Dinas pendidikan Makassar

Capaian Pendidikan Inklusif Pemkot Makassar Tuai Pujian dari KND RI

Published

8 bulan ago

15 Desember 2024

Kitasulsel–JAKARTA Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar, atas capaian signifikan dalam pengembangan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas sepanjang tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KND RI, Fatimah Asri Mutmainah, dalam kunjungan kerja Tim Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan Kota Makassar yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, ke Kantor Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Dalam kunjungan tersebut, Muhyiddin memaparkan capaian Kota Makassar dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif, sesuai dengan visi misi Wali Kota Makassar melalui program 18 Revolusi Pendidikan.

“Setiap individu dengan disabilitas harus memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Ini merupakan komitmen kami di Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan bahwa semua anak dapat bersekolah,” ujar Muhyiddin.

Muhyiddin melaporkan bahwa jumlah siswa dengan disabilitas yang terdaftar di sekolah inklusif terus meningkat setelah diterbitkannya surat edaran yang mewajibkan setiap sekolah di Kota Makassar, mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP, untuk menerima siswa dengan disabilitas.

Selain itu, jumlah lulusan siswa disabilitas juga mengalami peningkatan signifikan, baik di tingkat dasar maupun menengah.

“Kami juga memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki KTP luar Makassar untuk mengikuti program sekolah penyetaraan A, B, dan C, serta merekrut tenaga pendidik kontrak berlatar belakang pendidikan khusus untuk memperkuat layanan pendidikan inklusi,” tambah Muhyiddin.

Komisioner KND RI, Fatimah Asri Mutmainah menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar sejak terbentuknya Unit Layanan Disabilitas patut diapresiasi.

Langkah yang diambil sejalan untuk mendukung program pemerintah mewujudkan pendidikan inklusi sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023.

“Ini sudah sesuatu yang luar biasa, tinggal bagaimana ULD Pendidikan bisa mendampingi sekolah-sekolah untuk mendapatkan dukungan-dukungan, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka menyiapkan kurikulum, bagaimana mereka melakukan pendampingan dan menguatkan pembelajaran atau aksesibilitas sekolah mereka,” katanya.

Fatimah juga berujar bahwa dengan sistem yang lebih holistik dan integral, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi kota representatif dalam penyediaan pendidikan inklusif di Indonesia.

“Jadi saya rasa ke depan kota Makassar semestinya bisa menjadi salah satu kota yang representatif, ya, dengan sistem yang holistik dan integral untuk bisa memastikan setiap anak disabilitas bisa mengakses pendidikan terbaik untuk mereka, terutama di sekolah-sekolah reguler yang terdekat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim ULD Pendidikan Kota Makassar, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa kunjungan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk berkonsultasi dengan KND RI sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab melaporkan perkembangan pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada Presiden.

“Konsultasi ini penting agar kami mendapatkan formulasi yang tepat untuk menguatkan pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023,” jelas Abdul Rahman. (*)

Dinas pendidikan Makassar

Disdik Makassar Akan Evaluasi Penyedia Seragam Sekolah Gratis, Pastikan Spesifikasi Sesuai

Published

1 hari ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Penyaluran seragam sekolah gratis bagi siswa baru di Kota Makassar telah berjalan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar akan melakukan evaluasi terhadap penyedia seragam jika terdapat ketidaksesuaian spesifikasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman mengatakan bahwa penyedia seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri ini masih dalam tahap kualiti kontrol dan akan dievaluasi. Disdik berhak menerima dan menolak seragam jika tidak sesuai

“Tentu kita akan evaluasi penyediaannya ya kalau memang tidak sesuai. Proses quality control dilakukan untuk melihat apakah sesuai dengan spesifikasi, kalau tidak sesuai kita akan adakan evaluasi,” ujar Achi, Rabu, 30 Juli 2025.

Achi mengatakan, penyedia seragam yang bukan berasal dari UMKM lokal melainkan mengambil dari Pasar atau toko lainnya tidak melanggar aturan, selama barang yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 46 yang mendukung pemberdayaan UMKM.

“Kalau penyedia menyalurkan barang dari toko atau pasar, itu boleh saja. Yang penting kita pastikan spesifikasinya sesuai,” jelasnya.

Terkait seragam yang telah disalurkan, Achi menyebut bahwa prosesnya belum selesai dan masih dalam tahap pemeriksaan.“Yang sudah disalurkan masih dilihat. Ini masih dalam tahap quality control,” katanya.

Ia juga menanggapi tudingan soal keterlibatan seorang bernama Roy dalam penyediaan distribusi seragam. “Saya tidak mengerti itu siapa Roy. Silakan tanyakan ke penyedianya. Kami tahunya penyedia yang menyiapkan barang,” tutur Achi.

Terkait penyedia dari luar daerah, seperti Bandung, dijelaskan sebagai bagian dari sistem kontrak payung terbuka yang memperbolehkan siapa pun di Indonesia untuk berpartisipasi dalam menyediakan seragam sekolah gratis.

Kontrak payung itu memang terbuka. Penyedia dari Bandung, Jogja, bahkan Maros berhak untuk ikut,” jelasnya.

Meski begitu, prioritas tetap pada UMKM lokal agar peredaran uang tetap berada di Kota Makassar. Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dalam memastikan aliran dana sampai ke UMKM lokal.

Saat ditanya soal jumlah sekolah yang belum menerima seragam, Achi menyatakan distribusi masih dalam proses dengan tahapan pengecekan mutu. Sejauh ini, sebanyak 1.000 pasang seragam telah disalurkan, dan proses terus berjalan.

“yang terdistribusi sekarang ini yang kemarin itu kan masih 1000 pasang ini masih proses lagi kita lihat,” tutup Achi. (*)