Kementrian Agama RI

Menag Tekankan Pentingnya Diplomasi Agama dan Green Theology untuk Pelestarian Lingkungan

Published

11 bulan ago

14 Desember 2024

Kitasulsel–BALI Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan pentingnya diplomasi dan penggunaan bahasa agama dalam mendorong pelestarian lingkungan secara global. Hal itu disampaikan Menag dalam acara Bali Interfaith Movement di Denpasar, Sabtu (14/12/2024).

Menag menyampaikan, pendekatan berbasis agama dapat menembus sekat-sekat perbedaan keyakinan demi tujuan bersama. “Jika kita ingin memperbaiki lingkungan, kita harus menggunakan bahasa agama.

Diplomasi agama adalah salah satu cara yang kami dorong agar pelestarian lingkungan menjadi agenda bersama lintas keyakinan,” ujar Nasaruddin.

Ia mencontohkan penerapan diplomasi agama di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang secara rutin menerima kunjungan 40 duta besar dari berbagai negara. Dalam kunjungan tersebut, Masjid Istiqlal berbagi pengalaman mengenai pengelolaan isu lintas agama melalui pendekatan religius.

“Kami mencoba mempromosikan apa yang disebut sebagai diplomasi agama. Bahasa agama mampu menembus batas keyakinan, karena bagi kami, kemanusiaan itu satu. Tidak ada yang lain,” kata Nasaruddin.

Menurutnya, diplomasi formal sering kali terbatas oleh protokol dan kepentingan politik. Sebaliknya, pendekatan berbasis agama lebih inklusif dan mampu menyentuh nilai-nilai universal seperti kemanusiaan dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan.

Peran Green Theology

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin juga memperkenalkan konsep green theology atau eco-theology, yaitu pendekatan teologis yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan pelestarian lingkungan.

Ia menegaskan bahwa peran agama tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga dapat menginspirasi aksi nyata untuk menjaga bumi sebagai amanah ilahi.

“Segala sesuatu harus kembali ke teologi. Kami memperkenalkan green theology sebagai cara untuk menjawab tantangan lingkungan yang semakin kritis,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa narasi spiritual (mythos) memiliki peran penting dalam membahas isu-isu lingkungan seperti polusi dan kerusakan sosial.

Menurut Nasaruddin, pendekatan yang mengedepankan rasa hormat terhadap tradisi agama lain dapat membangun solidaritas yang kuat, terutama dalam menghadapi isu global seperti krisis lingkungan.

Sebagai penutup, Nasaruddin mengajak pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat umum untuk berperan aktif dalam mempromosikan green theology. Ia optimis, pendekatan ini mampu menyatukan umat manusia demi masa depan bumi yang lebih baik.

“Jika kita bekerja dengan hati, tidak ada yang membedakan kita. Semua agama pasti mendukung kebaikan, termasuk menjaga lingkungan,” tegas Menag. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

16 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)