Connect with us

Nasional

Staf Khusus Menteri Agama Jadi Pemateri Dalam Bimbingan Pra Manasik Haji di Labuhan Batu

Published

on

Kitasulsel—LABUHAN BATU – Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Keberangkatan Haji dan Bimbingan Pra Manasik Haji di Gedung Serba Guna Pendopo Kabupaten Labuhan Batu, Jumat (13/12/2024).

Acara ini dihadiri oleh para calon jamaah haji, pejabat pemerintah, dan Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin M. Yafid.

Kakan Kemenag Kabupaten Labuhan Batu, DR. H. Asbin Pasaribu MA, dalam sambutannya menyampaikan bahwa jumlah jamaah haji Kabupaten Labuhan Batu yang masuk daftar tunggu tahun 2025 mencapai 452 orang, termasuk porsi Batu, dengan 285 orang telah memiliki bio Visa.

“Bimbingan Teknis dan Pra Manasik Haji ini sangat penting untuk memastikan kesiapan para jamaah, terutama dalam hal administrasi dan persiapan mental spiritual,” ujar Kakan Kemenag.

BACA JUGA  Imam Besar Istiqlal Kaget Dipanggil Prabowo, Bakal Jadi Menteri Agama?

Beliau juga menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir, jamaah haji dari Labuhan Batu telah mendapatkan layanan transportasi kereta api daerah menuju Embarkasi Medan, sebuah inisiatif yang mendapat apresiasi tinggi dari para jamaah.

Plt Bupati Labuhan Batu, Hj. Elya Rossa MM, dalam sambutannya berharap agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar dan penuh berkah bagi seluruh jamaah dari Kabupaten Labuhan Batu. Beliau juga mengungkapkan rasa syukur karena Kabupaten Labuhan Batu menjadi daerah pertama yang menyelenggarakan Bimtek Haji dan Pra Manasik Haji tahun ini.

Terpisah Staf Khusus Menteri Agama RI, Dr. H. Bunyamin M. Yafid, mengatakan sejumlah poin penting terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

BACA JUGA  PJ Bahtiar Dampingi Menteri Agama RI pada Haul Akbar 28 Anregurutta KH Abdurrahman Ambo Dalle

Di antaranya, jumlah petugas haji Indonesia yang diizinkan oleh Arab Saudi hanya 1 persen, sehingga diperlukan penambahan jumlah petugas mengingat banyaknya jamaah lansia.

“Bapak Menteri Agama meminta penambahan jumlah petugas haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lebih aman, nyaman, dan sukses seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelas Dr. Bunyamin.

Beliau juga menyampaikan bahwa tahun ini, di Mina akan diterapkan skema tanazul, di mana sebagian jamaah akan dipindahkan ke hotel. Pelunasan biaya haji diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan Januari mendatang.

Dr. Bunyamin mengingatkan para calon jamaah untuk segera mempersiapkan administrasi, seperti paspor dan bio Visa.

Acara Bimtek dan Bimbingan Pra Manasik Haji ini dibuka secara resmi oleh Plt Bupati Labuhan Batu, Hj. Elya Rossa MM, dan diharapkan dapat memberikan informasi dan persiapan yang lengkap bagi para calon jamaah haji Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci.

BACA JUGA  Syaharuddin Alrif Hadap ke DPP, Lapor Keperkasaan NasDem Sulsel di Pilkada Serentak 2024
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BACA JUGA  Presiden PPMI Mesir dan Ketua Kerukunan Alumni As’adiya Mesir Dorong Mahasiswa Kaji Cinta Kemanusiaan

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

BACA JUGA  Tangani Bidang Hukum, HAM dan Keamanan, 4 Politisi Sulsel Ditempatkan di Komisi III DPR RI

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

BACA JUGA  MK Putuskan Pendidikan Dasar di Sekolah Negeri dan Swasta Wajib Gratis

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel