Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag: Haji Urusan Suci, Harus Suci Pelaksanaannya

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memberi pesan khusus kepada stakeholders penyelenggara perhajian di Indonesia. Menag minta semua pihak menjaga kesucian penyelenggaraan ibadah haji dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.

Pesan ini Menag sampaikan saat memberi sambutan pada ‘BPKH Annual Meeting and Banking Award 2024’ di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Pesan itu disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan stakeholders yang lain dalam penyelenggaraan haji.

Menag Nasaruddin Umar menekankan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji untuk menjadikan penyelenggaraan ibadah haji yang terbaik. Jangan pernah ada yang membisniskan jemaah haji. Ini merupakan hajat besar dalam penyelenggaraan rukun Islam yang kelima.

BACA JUGA  19 Kader Ulama Raih Beasiswa Studi Singkat di Amerika Serikat

“Kami akan tegas. Jangan sampai ada penyimpangan. Penyelenggaran haji harus yang terbaik juga bersih. Ini urusan suci, makanya juga harus suci pelaksanaannya,” kata Menag Nasaruddin Umar.

“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua. Di sini ada para lembaga ataupun komunitas pelaksana haji, apapun merknya KBIH, BPKH, BPH, Kementerian Agama, Ditjen Haji. Semuanya mari kita menguatkan tekad untuk mensukseskan haji tahun ini,” sambungnya.

Dikatakan Menag, daftar tunggu jemaah haji Indonesia sangat panjang. Jemaah yang berangkat haji juga banyak yang lanjut usia (lansia). Oleh karenanya semua harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji.

“Orang tua itu gampang tersinggung. Makanya kita jangan sampai nanti melakukan pendekatan-pendekatan yang kurang pas. Hargailah orang tua dan jangan mempermainkan mereka,” pesan Menag Nasaruddin Umar.

BACA JUGA  Kabupaten Wajo Tuan Rumah MQK Nasional dan Internasional 2025

Menag mengapresiasi KBIHU di seluruh Indonesia yang selama ini telah membantu mensukseskan pelaksanaan haji. Indonesia, kata Menag, harus menjadi barometer manajemen perhajian di masa depan.

Acara BPKH ini mengusung tema ‘Empowering Growth an Inclusion in the Hajj Financial Ecosystem through Digital Transformation and Innovation’. “Selamat kepada BPKH. Semoga ini menjadi momentum yang paling bagus untuk melakukan sesuatu yang terbaik, untuk membantu warga bangsa Indonesia,” papar Menag Nasaruddin Umar.

Kepala BPKH, Fadhlul Imansyah menyampaikan bahwa acara Annual Meeting and Banking Award 2024 merupakan rangkaian acara yang dilakukan setiap akhir tahun sebagai dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan beberapa kegiatan sebelumnya.

BACA JUGA  Kemenag Resmi Tutup Penyelenggaraan Haji 2025, Indeks Kepuasan Jemaah Capai Skor 88,46

Sebelumnya, BPKH telah menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi kerja tahun 2024 dan menyusun rencana strategis pada 2025. Selain itu juga telah menggelar acara Milad BPKH ke-7.

“Dan pagi tadi kita melakukan pembukaan Haji Expo yang ada di Mall Gandaria City ini dan Alhamdulillah juga dihadiri oleh Wakil Kepala BP Haji. Dan malam ini adalah rangkaian keempat seperti yang kami sampaikan tadi,” kata Fadlul Imansyah.

Pada kesempatan ini, diluncurkan juga BPKH Apps sekaligus memberikan penghargaan kepada sejumlah Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Bebebrap Bank-Bank Syariah dinilai telah memberikan layanan terbaik dalam menerima setoran biaya haji dari calon jamaah haji Indonesia. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Dr Bunyamin M Yapid: Perbedaan Penetapan 1 Ramadan Harus Disikapi dengan Bijak

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Tenaga Ahli Menteri Agama RI, DR H Bunyamin M Yapid, turut menghadiri Sidang Isbat penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta.

Kehadiran Dr H Bunyamin M Yapid, Lc., M.H., dalam forum strategis tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses pengambilan keputusan pemerintah terkait awal bulan suci Ramadhan. Sidang Isbat sendiri menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam keterangannya, Dr Bunyamin berharap perbedaan penentuan awal Ramadhan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat dapat disikapi secara bijak dan dewasa.

“Perbedaan metode dalam menentukan awal Ramadhan adalah bagian dari khazanah keilmuan Islam. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga ukhuwah dan persatuan umat,” ujarnya.

BACA JUGA  Menag: Toleransi Jangan Hanya Jadi Hiasan Bibir

Ia menekankan bahwa keputusan pemerintah melalui Sidang Isbat merupakan hasil ijtihad kolektif yang melibatkan para ahli dan berbagai unsur ormas Islam. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap saling menghormati jika terdapat perbedaan dalam pelaksanaan awal puasa.

Dr Bunyamin dikenal sebagai putra daerah asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang kini berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Kiprahnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan menjadikannya salah satu figur yang diperhitungkan dalam forum-forum strategis keislaman di Indonesia.

Partisipasinya dalam Sidang Isbat tahun ini sekaligus menunjukkan kontribusi putra daerah dalam pengambilan kebijakan penting di tingkat nasional, khususnya dalam penetapan momentum keagamaan yang menyangkut umat Islam di seluruh Tanah Air.

BACA JUGA  Pengurus Masjid Istiqlal 2024-2028 Dilantik, Menag Tekankan Tanggung Jawab dan Kehati-hatian
Continue Reading

Trending