Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag: Haji Urusan Suci, Harus Suci Pelaksanaannya

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memberi pesan khusus kepada stakeholders penyelenggara perhajian di Indonesia. Menag minta semua pihak menjaga kesucian penyelenggaraan ibadah haji dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.

Pesan ini Menag sampaikan saat memberi sambutan pada ‘BPKH Annual Meeting and Banking Award 2024’ di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Pesan itu disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan stakeholders yang lain dalam penyelenggaraan haji.

Menag Nasaruddin Umar menekankan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji untuk menjadikan penyelenggaraan ibadah haji yang terbaik. Jangan pernah ada yang membisniskan jemaah haji. Ini merupakan hajat besar dalam penyelenggaraan rukun Islam yang kelima.

BACA JUGA  Kado HUT RI ke-80, Pemerintah Luncurkan Bantuan Afirmasi bagi Guru Non-ASN dan Pendidik Nonformal

“Kami akan tegas. Jangan sampai ada penyimpangan. Penyelenggaran haji harus yang terbaik juga bersih. Ini urusan suci, makanya juga harus suci pelaksanaannya,” kata Menag Nasaruddin Umar.

“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua. Di sini ada para lembaga ataupun komunitas pelaksana haji, apapun merknya KBIH, BPKH, BPH, Kementerian Agama, Ditjen Haji. Semuanya mari kita menguatkan tekad untuk mensukseskan haji tahun ini,” sambungnya.

Dikatakan Menag, daftar tunggu jemaah haji Indonesia sangat panjang. Jemaah yang berangkat haji juga banyak yang lanjut usia (lansia). Oleh karenanya semua harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji.

“Orang tua itu gampang tersinggung. Makanya kita jangan sampai nanti melakukan pendekatan-pendekatan yang kurang pas. Hargailah orang tua dan jangan mempermainkan mereka,” pesan Menag Nasaruddin Umar.

BACA JUGA  Dr. Bunyamin: Raihan WTP Bukti Kemenag Kian Transparan di Era Prof. Nasaruddin Umar

Menag mengapresiasi KBIHU di seluruh Indonesia yang selama ini telah membantu mensukseskan pelaksanaan haji. Indonesia, kata Menag, harus menjadi barometer manajemen perhajian di masa depan.

Acara BPKH ini mengusung tema ‘Empowering Growth an Inclusion in the Hajj Financial Ecosystem through Digital Transformation and Innovation’. “Selamat kepada BPKH. Semoga ini menjadi momentum yang paling bagus untuk melakukan sesuatu yang terbaik, untuk membantu warga bangsa Indonesia,” papar Menag Nasaruddin Umar.

Kepala BPKH, Fadhlul Imansyah menyampaikan bahwa acara Annual Meeting and Banking Award 2024 merupakan rangkaian acara yang dilakukan setiap akhir tahun sebagai dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan beberapa kegiatan sebelumnya.

BACA JUGA  Kemenag dan Masjid Istiqlal Gelar Makan Bergizi Bersama 1.500 Anak Yatim

Sebelumnya, BPKH telah menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi kerja tahun 2024 dan menyusun rencana strategis pada 2025. Selain itu juga telah menggelar acara Milad BPKH ke-7.

“Dan pagi tadi kita melakukan pembukaan Haji Expo yang ada di Mall Gandaria City ini dan Alhamdulillah juga dihadiri oleh Wakil Kepala BP Haji. Dan malam ini adalah rangkaian keempat seperti yang kami sampaikan tadi,” kata Fadlul Imansyah.

Pada kesempatan ini, diluncurkan juga BPKH Apps sekaligus memberikan penghargaan kepada sejumlah Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Bebebrap Bank-Bank Syariah dinilai telah memberikan layanan terbaik dalam menerima setoran biaya haji dari calon jamaah haji Indonesia. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

BACA JUGA  Kemenag dan Masjid Istiqlal Gelar Makan Bergizi Bersama 1.500 Anak Yatim

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

BACA JUGA  Sannipata Umat Buddha 2025, Menag: Forum Strategis untuk Masa Depan Bangsa

 

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)

BACA JUGA  Menag Terima Dubes Yordania, Bahas Kerja Sama Pendidikan
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel