Dinas pendidikan Makassar

Komisi Nasional Disabilitas Apresiasi Capaian Dinas Pendidikan Kota Makassar

Published

8 bulan ago

13 Desember 2024

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar, atas pencapaian signifikan dalam pengembangan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas sepanjang tahun 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KND RI, Fatimah Asri Mutmainah, dalam kunjungan kerja Tim Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan Kota Makassar yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, ke Kantor KND RI, Jumat (13/12/2024).

Muhyiddin memaparkan berbagai capaian Kota Makassar dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif, sejalan dengan visi misi Wali Kota Makassar melalui program 18 Revolusi Pendidikan.

Salah satu capaian utama adalah meningkatnya jumlah siswa disabilitas yang diterima di sekolah-sekolah inklusif, didukung oleh surat edaran yang mewajibkan sekolah menerima siswa disabilitas di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMP.

“Setiap individu dengan disabilitas harus memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Ini merupakan komitmen kami di Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan bahwa semua anak dapat bersekolah,” ujar Muhyiddin.

Selain itu, jumlah lulusan siswa disabilitas juga mengalami peningkatan, baik di tingkat dasar maupun menengah.

Pemerintah Kota Makassar juga memperluas program sekolah penyetaraan A, B, dan C bagi penyandang disabilitas yang memiliki KTP luar Makassar, serta merekrut tenaga pendidik kontrak berlatar belakang pendidikan khusus untuk memperkuat layanan pendidikan inklusi.

Komisioner KND RI, Fatimah Asri Mutmainah, menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui ULD Pendidikan patut mendapatkan apresiasi.

Menurutnya, kebijakan ini mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023.

“Ini sudah sesuatu yang luar biasa. Tinggal bagaimana ULD Pendidikan mendampingi sekolah-sekolah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut, baik dalam layanan, kurikulum, pendampingan pembelajaran, maupun aksesibilitas sekolah,” jelas Fatimah.

Fatimah juga menyebutkan bahwa dengan pendekatan yang lebih holistik dan integral, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi kota representatif dalam penyediaan pendidikan inklusif di Indonesia.

“Ke depan, Kota Makassar semestinya bisa menjadi salah satu kota representatif, dengan memastikan setiap anak disabilitas mendapatkan akses pendidikan terbaik di sekolah reguler terdekat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim ULD Pendidikan Kota Makassar, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk berkonsultasi dengan KND RI terkait formulasi penguatan pendidikan inklusif.

“Konsultasi ini penting agar kami mendapatkan strategi yang tepat dalam melaksanakan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023,” ungkap Abdul Rahman.

Dengan langkah yang konsisten dan dukungan berbagai pihak, Makassar diharapkan mampu menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. (*)

Dinas pendidikan Makassar

Disdik Makassar Akan Evaluasi Penyedia Seragam Sekolah Gratis, Pastikan Spesifikasi Sesuai

Published

1 hari ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Penyaluran seragam sekolah gratis bagi siswa baru di Kota Makassar telah berjalan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar akan melakukan evaluasi terhadap penyedia seragam jika terdapat ketidaksesuaian spesifikasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman mengatakan bahwa penyedia seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri ini masih dalam tahap kualiti kontrol dan akan dievaluasi. Disdik berhak menerima dan menolak seragam jika tidak sesuai

“Tentu kita akan evaluasi penyediaannya ya kalau memang tidak sesuai. Proses quality control dilakukan untuk melihat apakah sesuai dengan spesifikasi, kalau tidak sesuai kita akan adakan evaluasi,” ujar Achi, Rabu, 30 Juli 2025.

Achi mengatakan, penyedia seragam yang bukan berasal dari UMKM lokal melainkan mengambil dari Pasar atau toko lainnya tidak melanggar aturan, selama barang yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 46 yang mendukung pemberdayaan UMKM.

“Kalau penyedia menyalurkan barang dari toko atau pasar, itu boleh saja. Yang penting kita pastikan spesifikasinya sesuai,” jelasnya.

Terkait seragam yang telah disalurkan, Achi menyebut bahwa prosesnya belum selesai dan masih dalam tahap pemeriksaan.“Yang sudah disalurkan masih dilihat. Ini masih dalam tahap quality control,” katanya.

Ia juga menanggapi tudingan soal keterlibatan seorang bernama Roy dalam penyediaan distribusi seragam. “Saya tidak mengerti itu siapa Roy. Silakan tanyakan ke penyedianya. Kami tahunya penyedia yang menyiapkan barang,” tutur Achi.

Terkait penyedia dari luar daerah, seperti Bandung, dijelaskan sebagai bagian dari sistem kontrak payung terbuka yang memperbolehkan siapa pun di Indonesia untuk berpartisipasi dalam menyediakan seragam sekolah gratis.

Kontrak payung itu memang terbuka. Penyedia dari Bandung, Jogja, bahkan Maros berhak untuk ikut,” jelasnya.

Meski begitu, prioritas tetap pada UMKM lokal agar peredaran uang tetap berada di Kota Makassar. Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dalam memastikan aliran dana sampai ke UMKM lokal.

Saat ditanya soal jumlah sekolah yang belum menerima seragam, Achi menyatakan distribusi masih dalam proses dengan tahapan pengecekan mutu. Sejauh ini, sebanyak 1.000 pasang seragam telah disalurkan, dan proses terus berjalan.

“yang terdistribusi sekarang ini yang kemarin itu kan masih 1000 pasang ini masih proses lagi kita lihat,” tutup Achi. (*)