Connect with us

NEWS

Tamsil Linrung Serukan Soliditas Dukung Visi Presiden Prabowo Pada Mukernas Wahdah Islamiyah

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyampaikan pidato inspiratif dalam acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Wahdah Islamiyah yang digelar di Asrama Haji Embarkasi Makassar, Kamis (5/12/2024).

Kegiatan yang mengusung tema: “Mengokohkan Soliditas dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Berkah” ini akan berlangsung pada 5-8 Desember 2024 dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional.

Dalam pidatonya, Tamsil menekankan pentingnya peran strategis organisasi Islam dalam mendukung pembangunan nasional yang berlandaskan moralitas dan nilai-nilai agama.

“Tema ini sangat relevan dengan konteks bangsa kita hari ini. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia dan karakter bangsa,” ujar Tamsil.

BACA JUGA  Lebih dari 20 Tahun Tanpa Komplain, PT An-Nur Maarif Kembali Berangkatkan Ratusan Jamaah Umrah

Mengutip pidato Presiden RI Prabowo Subianto, Tamsil menyampaikan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya besar dari segi wilayah dan penduduk, tetapi juga besar dalam moralitas, akhlak, dan semangat persatuan.

“Pemimpin-pemimpin kita harus memiliki akhlak kesetiaan, bukan yang mudah berubah. Integritas dan konsistensi moral adalah kualitas esensial dalam membangun kekuatan bangsa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Senator dapil Sulsel itu juga menyampaikan peran strategis Wahdah Islamiyah. Tamsil menyebut ada tiga ruang kontribusi besar yang dapat diperankan oleh Wahdah Islamiyah: Pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga menyampaikan ketiga gerakan ini telah dilakukan oleh Wahdah Islamiyah, namun diperlukan transformasi gerakan yang lebih inovatif, terstruktur, dan berorientasi pada kebutuhan zaman.

BACA JUGA  Jumlah Besar Jamaah Annur–JRW Beri Kontribusi Nyata bagi Pedagang Kecil di Lokasi Ziarah

“Wahdah Islamiyah harus menjadi pelopor dalam mendukung pendidikan yang membentuk karakter bangsa. Selain itu, dakwah yang modern dan relevan dengan era digital akan menjadi medium transformasi sosial yang kuat,” Ucap Tamsil.

Anggota DPR RI tiga periode itu juga mengajak Wahdah Islamiyah untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan agenda nasional, termasuk dalam mendukung visi Presiden Prabowo di bidang pembangunan manusia dan karakter bangsa.

“Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan jiwa yang diberkahi moralitas tinggi.

Umat Islam harus berani menjadi pionir dalam agenda kebangsaan. Soliditas dan kolaborasi yang kuat adalah kunci untuk menjawab berbagai tantangan yang ada,” tegasnya.

BACA JUGA  H.Muhammad Yasmar M Yapid:Team Makassar Dan Team Saudi Arabia Siap Untuk Grup 09 Januari 2025

Tamsil menutup pidatonya dengan seruan agar seluruh elemen bangsa, khususnya organisasi Islam, menjadikan kerja-kerja organisasi sebagai ladang amal untuk memberikan manfaat bagi umat dan bangsa.

Ia pun mengapresiasi dan percaya bahwa Wahdah Islamiyah, dengan jaringan nasionalnya, mampu menciptakan program strategis yang mendukung visi Indonesia sebagai bangsa yang maju dan diberkahi.

“Saya percaya, Wahdah Islamiyah dapat menyusun formula program strategis yang menopang Indonesia menjadi bangsa yang dibangun jiwanya dengan moralitas tinggi.

Melalui kerja keras, doa, dan kesungguhan, insya Allah, kita mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan diridhai oleh Allah SWT,” pungkas Tamsil. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

BACA JUGA  H.Muhammad Yasmar M Yapid:Team Makassar Dan Team Saudi Arabia Siap Untuk Grup 09 Januari 2025

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

BACA JUGA  Edukasi PHBI dan Penyebaran Penyakit Menular, PDUI Sulsel Gelar TOT Bareng Guru UKS di Makassar

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending