Kementrian Agama RI

Menag Resmikan Pusat Literasi Islam dan Percetakan Quran Berkelas Dunia

Published

1 tahun ago

4 Desember 2024

Kitasulsel–BOGOR Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, hari ini, Rabu (4/12/2024), meresmikan operasional Gedung Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kementerian Agama di Bogor.

“Tempat ini bukan hanya untuk mencetak Al-Qur’an, tetapi juga menjadi pusat literasi Al-Qur’an. Di sini, kita bisa melakukan pendalaman. Ada perpustakaan, ruang konferensi, wisata spiritual, dan berbagai fasilitas lain yang bisa dikunjungi oleh keluarga,” jelas Menag.

“Dengan hadirnya Percetakan Al-Qur’an ini, masalah teknis seperti kekurangan Al-Qur’an di wilayah terpencil dapat diatasi. Kita bisa mendistribusikan Al-Qur’an melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar hingga ke pelosok daerah. KUA juga memberikan laporan kepada kami tentang kebutuhan Al-Qur’an dan guru ngaji di wilayah mereka,” ungkapnya.

Menag juga mengusulkan agar percetakan ini mencetak kitab suci agama lain untuk mencerminkan semangat toleransi.

“Kementerian Agama bukan hanya untuk agama Islam, melainkan mencakup semua agama. Oleh karena itu, kitab suci agama apa pun dapat dicetak di sini. Walaupun namanya Percetakan Al-Qur’an, percetakan ini juga dapat mencetak kitab suci agama lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menag mengatakan bahawa percetakan ini tidak hanya akan mencetak kitab suci, tetapi juga buku pelajaran, jurnal, dan berbagai produk cetak lainnya secara profesional.

Menag juga menyoroti perbedaan signifikan antara mushaf fisik dan Al-Qur’an digital. “Mushaf fisik memiliki kesakralan yang tidak tergantikan.

Mushaf tidak pernah masuk ke tempat yang tidak suci, seperti toilet, dan membacanya membutuhkan wudu. Sedangkan Al-Qur’an digital, meskipun ada di dalam ponsel, dapat masuk ke tempat-tempat seperti itu,” tuturnya.

Menag berharap Gedung PLKI UPQ dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan literasi keagamaan di Indonesia, sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam melayani umat lintas agama.

Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa pembangunan Gedung PLKI UPQ ini merupakan hasil dari perencanaan yang dimulai sejak tahun 2020. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2023 dan selesai dalam waktu dua tahun dengan total anggaran sebesar Rp239 miliar.

“Alhamdulillah, kini kapasitas cetak meningkat signifikan dari 250 ribu menjadi 1 juta mushaf Al-Quran per tahun,” ungkap Kamaruddin.

Kamaruddin menambahkan, Gedung PLKI UPQ Kemenag dirancang sebagai ikon wisata religi dengan fasilitas modern, seperti ruang diskusi, seminar, galeri mushaf, dan mini teater digital yang sangat canggih.

“UPQ ini tidak hanya menjadi percetakan Al-Quran, tetapi juga pusat literasi keagamaan Islam. Dengan konsep GLAM (Gallery, Library, Archive, Museum), bangunan modern ini menjadi ikon wisata religi dan peradaban Islam di Indonesia,” ujar Kamaruddin Amin.

Lebih lanjut, Kemaruddin mengatakan, mesin percetakan PLKI UPQ Kemenag menggunakan teknologi canggih asal Jerman, yang menjamin kualitas setara dengan percetakan Al-Quran di Madinah dan Iran.

“Saya mengajak semua Dirjen untuk memanfaatkan percetakan ini karena kualitasnya setara dengan percetakan di Madinah atau Iran, dengan mesin canggih dari Jerman.

Bahkan, mulai mencetak mushaf Al-Quran Braille untuk disabilitas netra serta mushaf Al-Quran isyarat untuk disabilitas rungu-wicara,” tambahnya.

Kamaruddin juga optimis bahwa UPQ dapat menjadi sumber pendapatan bagi Kementerian Agama sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mempromosikan Islam moderat di tingkat internasional.

“Kami sangat optimis bahwa UPQ ini dapat menjadi salah satu ikon peradaban Islam Indonesia. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri untuk mempromosikan Islam Indonesia di kancah internasional, percetakan ini adalah wujud nyata kebangkitan literasi Islam Nusantara,” tutup Kamaruddin Amin.

Acara peresmian dihadiri pula oleh Pimpinan Baznas Achmad Sudrajat, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Katolik Suparman, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Amin Suyitno, Penasehat DWP Kemenag Helmi Halimatul Udhmah, serta pejabat eselon 2 Kemenag, Staf Khusus, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Menteri Agama. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag RI Jadi Narasumber Sertifikasi Pembimbing Haji Mandiri 1447 H/2026 di Asrama Haji Sudiang

Published

24 jam ago

14 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

MAKASSAR, KITASULSEL.COM — Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi Pembimbingan Petugas Haji Jalur Mandiri Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Minggu (14/12/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Kalimantan, serta sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Sertifikasi dan akreditasi ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembimbing haji agar pelayanan kepada jamaah semakin profesional dan terstandar.

Dalam pemaparannya, Dr. Bunyamin M. Yapid menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 patut disyukuri karena dapat berjalan dengan aman, tertib, dan relatif lancar, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan di lapangan. Keberhasilan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari sinergi dan kerja kolektif seluruh petugas haji.

“Capaian positif penyelenggaraan haji 2025 harus menjadi modal evaluasi dan pembelajaran penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, seluruh petugas haji wajib memiliki pemahaman yang utuh terhadap problematika penyelenggaraan haji, regulasi berhaji, serta berbagai aspek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jamaah haji.

Menurutnya, melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi ini, para peserta memperoleh manfaat penting berupa peningkatan kompetensi bimbingan ibadah, pemahaman standar pelayanan jamaah, serta penguatan kapasitas dalam menghadapi persoalan di lapangan.

“Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terukur bagi pembimbing haji, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh petugas haji merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semangat kebersamaan dan keikhlasan, kata dia, harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah pelayanan.

“Semua petugas haji adalah satu kesatuan yang utuh. Semangat yang ditanamkan harus sejalan dengan nawaitu sebagai pelayan jamaah, dengan prinsip one team, one spirit, one goal,” tegas Dr. Bunyamin.

Salah satu peserta, Ikbal, yang berasal dari Timika, Papua, mengaku sangat terbantu dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Menurutnya, pemaparan yang diberikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas diri sebagai petugas haji.

“Materi yang disampaikan sangat menarik dan memberikan motivasi tambahan untuk terus belajar tentang bagaimana menjadi petugas haji yang baik,” ujar Ikbal.

Ia menambahkan, materi yang disampaikan Dr. Bunyamin dinilai sangat aplikatif dan sarat makna.

“Materi yang disampaikan daging semua, ini bekal istimewa dari Pak Doktor,” ungkapnya.

Diketahui, Dr. H. Bunyamin M. Yapid selain menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama RI, juga merupakan dosen Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Alauddin Makassar. Ia juga tercatat sebagai angkatan pertama dalam sertifikasi pembimbing haji, sehingga pengalamannya dinilai sangat relevan dan kontekstual dengan kebutuhan petugas haji saat ini.

Sertifikasi dan akreditasi pembimbing haji jalur mandiri ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Kemenhaj dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, dan berlangsung selama 12 hingga 18 Desember 2025. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan materi terkait kebijakan haji, bimbingan manasik, standar pelayanan jamaah, hingga etika pendampingan di Tanah Suci.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pembimbing haji memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan pelayanan yang semakin baik, sehingga mampu melanjutkan dan meningkatkan capaian positif penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menuju pelaksanaan haji 1447 H/2026 M yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi jamaah Indonesia.