Connect with us

Kementrian Agama RI

Terima Dubes Ukraina, Menag Bahas Pertukaran Pelajar, Hingga Kedatangan Grand Mufti

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Kedua belah pihak membahas potensi kerja sama di bidang toleransi dan moderasi beragama, termasuk pengiriman santri, ulama, dan mahasiswa Indonesia ke Ukraina.

“Kami telah mengirimkan mahasiswa ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Maroko, dan Mesir. Selanjutnya, kami rasa Ukraina dapat menjadi destinasi baru untuk program pertukaran mahasiswa dan ulama,” kata Menag Nasaruddin, jumat (29/11/2024).

Dalam pertemuan tersebut, sosok yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal ini menekankan pentingnya dialog antaragama.

“Toleransi bukan hanya soal menghormati, tetapi juga memahami keberagaman. Ukraina dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal ini, yaitu masyarakat yang multietnis dan multiagama. Kerja sama ini bisa menjadi contoh global tentang bagaimana harmoni dapat dijaga,” tambahnya.

BACA JUGA  Kemenag akan Bangun Pesantren Percontohan, Modern dan Standar Internasional

Dubes Vasyl Hamianin mengungkapkan rasa senang akan penawarannya untuk Indonesia mengirimkan pelajar ke Ukraina, disambut baik Menag.

“Kami sangat menghargai komitmen Indonesia dalam mempromosikan moderasi beragama, juga Ukraina akan dengan senang hati menerima ulama, santri, dan mahasiswa Indonesia untuk belajar dan berdialog di negara kami,” katanya.

Dubes Vasyl juga mengungkapkan bahwa bulan mendatang, akan datang tokoh dari Ukraina ke Indonesia “Pada bulan Desember, kita akan kedatangan Grand Mufti Ukraina,” ungkap Dubes Vasyl. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

BACA JUGA  DPR Apresiasi Kemenag Rawat Kebersamaan melalui Sidang Isbat

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

BACA JUGA  Kabar Baik! Indonesia Berpeluang Dapat Tambahan Kuota Pendamping Haji

 

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)

BACA JUGA  Kemenag akan Bangun Pesantren Percontohan, Modern dan Standar Internasional
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel