Kementrian Agama RI

Menag Dukung Lembaga Kaligrafi Al-Qur’an Meriahkan Festival Istiqlal

Published

10 bulan ago

29 November 2024

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung Lembaga Kaligrafi Al-Qur’an (LEMKA) berpartisipasi dalam Festival Istiqlal III yang akan digelar tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menerima Pimpinan Pondok Pesantren Kaligrafi Lemka, Didin Sirojuddin, di ruang audiensi Kantor Pusat Kementerian Agama, di Jakarta Pusat.

“Pokoknya apapun yang memajukan seni kaligrafi, kami dukung,” kata Menag Nasaruddin, Jumat (29/11/2024).

Dikatakan Menag, perayaaan Milad ke-40 LEMKA akan lebih besar gaungnya jika Festival Kaligrafi yang dicanangkan bergabung dengan Festival Istiqlal III.

“Daripada melaksanakan sendiri, gaungnya kurang kuat, Festival Istiqlal pun sudah level Internasional. Juga ada seminar-nya, ada festival seni-nya, ada kaligrafi-nya,” jelas sosok yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan logistik dan koordinasi lintas lembaga. “Kegiatan sebesar ini perlu didukung semua pihak, baik dari kementerian maupun lembaga lain. Saya akan berbicara dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaannya optimal,” katanya.

Pimpinan Pondok Pesantren LEMKA Didin Sirojuddin menyampaikan bahwa LEMKA akan melibatkan penulisan Mushaf Al-Qur’an Nusantara oleh 300 kaligrafer dalam satu hari. “Kami ingin membawa pesan budaya melalui iluminasi khas Nusantara yang mewakili 38 provinsi,” ungkap Didin. (*)

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

3 jam ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)