PEMKOT
Danny Pimpin Rakor Perdana Setelah Cuti Langsung Tancap Gas Perbaiki Sistem Pemerintahan yang Mandek
Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto kembali berkantor dan setelah cuti kampanye kurang lebih dua bulan.
Ia langsung menekankan agar OPD meningkatkan kembali kinerjanya setelah dua bulan dinilai mandek.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat kordinasi bersama seluruh OPD, Camat, Lurah, di Ruang Sipakatau, Balaikota, (25/11/2024).
Kata Danny, selama dua bulan terakhir Kota Makassar sepertinya mengalami kemunduran. Banyak program-program yang dulunya jalan akhirnya mandek.
Salah satunya, sampah-sampah yang bertumpuk di rumah-rumah warga.
Ia mendapat laporan dua bulan tidak ada jalan sama sekali.
“Nah, sekarang sampah-sampah tidak diangkat, tidak ada motor sampah rusak semua. Ada anggaran tapi tidak dikasi jalan. Dua bulan benar-benar mandek. Mungkin, jadi memang ada orang sengaja, diduga dititip untuk menghancurkan Makassar ini, rusak sekali ini barang barang. Kasian masyarakat,” ungkapnya.
Danny menilai OPD tidak menjalankan program-program yang sudah ditetapkan.
“Mungkin dapat tekanan. Tapi apapun alasannya jangan korbankan kenyamanan rakyat karena program tidak jalan,” ujarnya.
“Setengah mati orang anggarkan, coba lihat sekarang, sampah di mana mana. Makanya saya bilang harus dibersihkan Kota Makassar ini,” ucapnya.
Danny mengatakan begini bukan karena jika dirinya yang tidak memimpin Makassar hari ini mengalami kemunduran tapi yang Danny sayangkan kenapa program yang pro ke rakyat tidak dilanjutkan.
Padahal menurut Danny, kenyamanan dan kepentingan rakyat itu utama.
Olehnya itu, Danny akan segera mengevaluasi kinerja OPDnya dan kembali mengaktifkan program-program yang sebelumnya berjalan namun seolah-olah dimatikan.
Pada kesempatan ini pula, Danny menegaskan kepada seluruh OPD, Camat dan Lurah untuk mengawal pemilu serentak yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
“Kita ini masuk daerah rawan. Jadi pemerintah Kota Makassar mau membuktikan kalau itu tidak benar dengan cara ASN harus bekerja netral dan tidak memihak. Agar pemerintah kota Makassar menjadi contoh penyelenggara pemilu yang baik dan damai,” tegasnya.
“Saya minta semua ujung-ujung lorong, ujung-ujung kelurahan dijaga 24 jam. Harus betul-betul dijaga saya monitor ini rusak sekali. Serangan fajar, siang, malam tengah malam ini kan memalukan. Seperti tidak ada aparat disana,”tandasnya.
Tak hanya OPD, Camat dan Lurah. Danny juga meminta Bawaslu agar harus ikut menjaga kelancaran lancarnya penyelenggaraan oemilu, jangan ada pembiaran pelanggaran. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.
“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).
Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.
“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.
Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.
“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.
“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).
Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.
Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.
Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.
Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.
“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)
-
Politics7 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login