PEMKOT

Pjs Wali Kota Arwin Azis Tekankan Profesionalisme dan Integritas kepada 1.877 Pengawas TPS se-Makassar

Published

5 bulan ago

23 November 2024

Kitasulsel–Makassar Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, mengimbau seluruh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.

Hal ini disampaikan dalam Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024, yang berlangsung di Anjungan Pantai Losari, Sabtu, 23 November 2024.

Dalam sambutannya Arwin Azis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk Ketua Bawaslu, para komisioner, Panwascam, serta 1.877 Pengawas TPS se-Kota Makassar.

Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen dan tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas.

“Apel ini menunjukkan bahwa komitmen dari jajaran Bawaslu tidak diragukan lagi. Tugas kita adalah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi profesionalitas, dan memastikan pemilihan berjalan dengan integritas,” ujar Arwin.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan akan berdampak pada legitimasi hasil pilkada.

Menurutnya, pilkada yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat Sulawesi Selatan dan Makassar.

“Mari jalankan amanah rakyat untuk menghadirkan pemilihan kepala daerah yang profesional dan meningkatkan partisipasi pemilih karena mereka merasa hak pilihnya terjamin dengan baik,” tambahnya.

Dalam arahannya, Pjs Wali Kota juga mengingatkan para pengawas untuk menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pasangan calon tertentu.

“Tugas kita bukan untuk menjadi aspirasi paslon, tetapi memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, ia berpesan agar para pengawas menjaga kesehatan, kekompakan, dan silaturahmi selama menjalankan tugas ini.

Pada kesempatan yang sama, Arwin Azis juga berpamitan sebagai Pjs Wali Kota Makassar.

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Makassar dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan yang diberikan selama menjabat.

“Saya mohon maaf apabila adanya kekeliruan selama menjalankan tugas. Semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT,” tutupnya. (*)

PEMKOT

Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar

Published

4 bulan ago

8 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.

“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).

Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.

“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.

Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.

“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.

“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).

Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.

Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.

“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)