Makassar

Ahmad Muzani, Seto-Rezki Pilihan Prabowo Subianto di Makassar

Published

7 bulan ago

21 November 2024

Kitasulsel–Makassar Tidak sempat hadiri Kampanye Akbar Paslon Walikota Makassar Andi Seto Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi, atau SEHATI di Makassar pada Senin 17 Nopember, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan dukungannya atas nama Partai Gerindra melalui hasil rekaman video yang berdurasi 1 menit 22 detik.

Sekjen DPP Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI ini menegaskan pentingnya masyarakat Kota Makassar mendukung pasangan Paslon SEHATI ini dalam Pemilihan Wali Kota Makassar yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Menurut Muzani, Paslon SEHATI ini sudah kepemimpinannya akan sejalan dengan visi pembangunan pemerintah pusat di bawah Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Tanggal 27 November nanti, seluruh masyarakat Makassar yang mempunyai hak pilih akan datang ke TPS untuk menentukan pemimpin terbaik bagi kota ini. Sosok yang mereka pilih tentu sudah berdasarkan hati nurani, setelah mengenal visi-misi dan program-programnya,” ujar Muzani dalam video testimoninya.

Menurut Muzani, pasangan SEHATI bukan sekadar pasangan calon biasa, tetapi merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Makassar.

“Andi Seto Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi adalah pasangan SEHATI, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pilihan Bapak Prabowo Subianto. Insyaallah, mereka akan membawa program yang sejalan dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Muzani juga menekankan bahwa keselarasan antara pemerintah kota dan pemerintah pusat adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jika pasangan ini diamanahkan memimpin Makassar, maka program-program pemerintah kota akan selaras dengan arah kebijakan pusat. Ini adalah peluang besar bagi Makassar untuk menjadi kota yang lebih maju, beradab, dan sejahtera bagi seluruh warganya,” tambahnya.

Dengan visi “Makassar Nyaman”, Muzani percaya pasangan SEHATI dapat membawa perubahan nyata. Program-program unggulan mereka, seperti layanan kesehatan berbasis KTP, seragam dan perlengkapan sekolah gratis, dan pembebasan iuran BPJS, disebut sebagai solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat.

Dukungan dari tokoh nasional seperti Ahmad Muzani semakin mempertegas posisi pasangan SEHATI sebagai kandidat yang diunggulkan untuk memimpin Makassar menuju masa depan kota yang nyaman.

“Maka jika ini adalah pilihan Bapak dan Ibu, Insyaallah Makassar akan menjadi kota yang lebih baik, lebih beradab, dan maju untuk kesejahteraan bersama,” pungkas Muzani. (*)

Makassar

2.017 Pegawai Honorer Pemprov Sulsel Diberhentikan

Published

2 minggu ago

3 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Terhitung sejak 1 Juni 2025, sedikitnya 2.017 pegawai honorer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi diberhentikan. Ribuan mantan calon abdi negara itu digantikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Dimana keputusan atau kebijakan itu mengacu pada surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulsel, tertanggal 28 Mei 2025.

Surat tersebut berisi penyesuaian penetapan dan penganggaran gaji pegawai non-ASN untuk tahun anggaran 2025, dan ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan kepala biro di lingkungan Pemprov Sulsel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele alias Ani mengatakan, keputusan ini menyusul hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pada seleksi PPPK tahap I, ada 1.446 orang yang tidak lulus, terdiri dari R2 sebanyak 49 orang dan R3 sebanyak 1.397 orang,”ucap Ani dalam keterangan tertulis, Senin (2/6/2025).

Sementara itu, pada tahap II, terdapat 571 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi. Ani menegaskan bahwa pemberitahuan soal penghentian penggajian telah disampaikan sebelumnya melalui surat edaran resmi.

“Sudah dari awal disampaikan bahwa mulai 1 Juni 2025 tidak ada lagi penggajian bagi pegawai honorer yang tidak lolos PPPK,” ujarnya.

Terkait kemungkinan melanjutkan pekerjaan sebagai tenaga paruh waktu, Ani menyatakan bahwa hal itu masih mungkin dilakukan, namun belum ada petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau tidak ada petunjuk lebih lanjut, terus dia mau kerja di mana? Mengisi formasi jabatan apa?” kata Ani, mempertanyakan.

Menurutnya, 2.017 honorer yang dirumahkan tersebut tidak memiliki formasi jabatan, karena posisi yang sebelumnya mereka isi kini telah ditempati oleh para peserta yang lulus seleksi PPPK.

“Intinya, yang tidak lulus PPPK tentu tidak ada lagi formasi jabatan lain yang bisa mereka isi, karena akan diisi oleh PPPK yang lulus,” pungkas Ani. (*)