Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Operasi Pasar dan GPM, Dorong Kemandirian Pangan, Pastikan Harga Bapok Aman Jelang Nataru

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU  Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama PJ Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, PJ Bupati Polman Ilham Borahima melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Wonomulyo Kabupaten Polman, Jumat (15/11/2024)

Pj.Bahtiar mengatakan, operasi pasar dan GPM merupakan langkah pemerintah dalam melakukan pengendalian inflasi.

Hal ini sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Pemda dan forkopimda kolaborasi memastikan harga ketersediaan pokok masyarakat tercukupi. Termasuk menjelang hari besar keagamaan, seperti Natal dan tahun Baru.

“Hasil pantauan kita harga relatif stabil, tidak ada masalah. Saya yakin untuk menghadapi Nataru (Natal dan tahun baru) kebutuhan warga di Polman dapat terpenuhi,”

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulbar Lakukan ki Pelepasan Kontingen Sulbar untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024

Kata Bahtiar beberapa harga komoditi perlu mendapat perhatian seperti cabai yang justru harganya semakin murah, ini akan memicu kurangnya penerimaan bagi petani.

“Kasian petani kita. Ini bisa membuat petani tidak semangat tanam cabai, maka harus secepatnya cari solusinya” ungkapnya.

Neni, penjual ikan di Pasar Wonomulyo senang dapat bertemu langsung dan berbicara langsung dengan PJ Gubernur dan PJ Bupati. Dia pun menyampaikan mengenak harga ikan terbilang stabil, namun dengan kehadiran pemerintah diharapkan perlunya penataan pasar di Wonomulyo.

“Seperti tempat penjualan ikan ini, kurang pembeli karena terpisah-pisah penjual, ada yang disana juga, bagusnya kalau disatukan, bagus kalau ditata ulang,” kata Neni. (*)

BACA JUGA  Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

BACA JUGA  SDK Ajak DPRD Bangun Sulbar Untuk Maju dan Sejahtera

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

BACA JUGA  Peringati HKN ke-60, Pj Gubernur Bahtiar Tekankan Semua Kepala Daerah Memberikan Perhatian Serius Pertumbuhan Ekonomi

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel