Connect with us

Politics

Gelombang Dukungan Besar Warga Mamajang Bersatu Menangkan Seto-Rezki

Published

on

Kitasulsel–Makassar Gelombang dukungan besar kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi kembali datang dari masyarakat Kecamatan Mamajan jelang hari pencoblosan 27 November mendatang.

Dukungan besar tersebut datang saat duet akronim SEHATI ini hadir langsung menemui warga di Jalan Baji Ateka, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Jumat (15/11/2024).

Andi Seto Asapa menyampaikan rasa percaya dirinya setelah melihat tingginya dukungan dari ribuan warga yang hadir memadati di sepanjang jalan baji ateka.

“Kalau saya lihat warga yang hadir ini, saya semakin yakin Kelurahan Baji Mappakasunggu bisa menang besar nanti di hari pencoblosan,” ujarnya di hadapan warga.

BACA JUGA  Ilham Fauzi Susuri Lorong-lorong Sempit di Ujung Tanah, Warga Gembira

Dalam kesempatan tersebut, Andi Seto juga menanyakan pendapat warga terkait performa mereka pada debat kedua Pilwalkot Makassar yang digelar KPU di Hotel Four Points Sheraton kemarin.

“Bagaimana penampilan kami kemarin di debat kedua bersama Ibu Rezki?” tanyanya, yang langsung disambut dengan sorakan dukungan warga “mantap Sehati”.

Selain menggalang dukungan, pasangan SEHATI juga mendengarkan keluhan warga terkait permasalahan sosial. Salah satunya adalah bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak merata.

“Banyak laporan dari warga disini bahwa bansos tidak merata. Insyaallah kami berkomitmen menghadirkan transparansi dan pembagian yang adil di masa mendatang,” tegas mantan Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini.

Tak hanya itu, Andi Seto juga memaparkan rencana kerja nyata untuk 100 hari pertama masa kepemimpinan mereka, terutama terkait perbaikan infrastruktur.

BACA JUGA  Tanggapi Santai Hasil Survei, Jubir INiMI: Ingat Sejarah Kotak Kosong

“Seperti yang kami sampaikan waktu debat kemarin, kami akan langsung mengeksekusi perbaikan saluran drainase dan infrastruktur di lingkungan masyarakat. Ini akan menjadi prioritas kami,” tambah Seto.

Sementara itu, Rezki Mulfiati Lutfi menekankan bahwa kehadiran mereka bukan semata untuk mencari dukungan, tetapi juga untuk mendengar kebutuhan masyarakat secara langsung.

Kehadiran Andi Seto dan Rezki di wilayah tersebut semakin menguatkan harapan warga yang hadir untuk perubahan yang lebih baik di Kota Makassar.

“Kami ingin memahami lebih dalam apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga ke depan setiap program kami benar-benar bermanfaat jika Insyaallah diamanahkan memimpin Kota Makassar,” pungkas Rezki. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politics

Workshop Nasional, Taufan Pawe Paparkan Rekomendasi Publik Hadapi Revisi Undang-undang Pemilu

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sebuah workshop publik nasional bertajuk “Menuju Pemilu yang Adil dan Representatif” sukses diselenggarakan di Ballroom Hotel Unhas, Selasa (29/7/2025).

Acara ini bertujuan untuk menjaring masukan publik bagi revisi regulasi kepemiluan di Indonesia, dihadiri oleh sejumlah akademisi terkemuka dan pemangku kepentingan.

Workshop ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Unhas, Prof. Farida Patittingi, menandakan dukungan penuh dari lingkungan akademik terhadap inisiatif penting ini.

Diskusi mendalam dalam acara ini menghadirkan penanggap dari berbagai latar belakang, termasuk Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Perencana Madya Bappenas Republik Indonesia, Maharani.

Sesi pembahasan juga diperkaya oleh paparan dari Dekan FISIP Unhas serta dua narasumber ahli, Prof. Muhammad dan Endang Sari, keduanya dosen politik dari FISIP Unhas.

Dalam paparannya, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti pentingnya kesiapan Komisi II dan pemerintah dalam menghadapi Pilkada Serentak.

Ia menekankan pentingnya meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin timbul selama proses penyelenggaraan Pilkada. Ia juga secara lugas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggapnya sangat gamblang dalam pelaksanaannya, namun juga mengungkap beberapa kelemahan dalam Pilkada Serentak 2024.

BACA JUGA  Ilham Fauzi Susuri Lorong-lorong Sempit di Ujung Tanah, Warga Gembira

“Kami berharap, dengan putusan MK, kita buka semuanya sebelum masuk dalam sistem kepemiluan ke depannya.”

Pawe juga menyoroti kasus-kasus pelanggaran, termasuk penggunaan ijazah palsu, yang menurutnya seharusnya tidak hanya dilihat dari syarat formalnya saja, melainkan juga harus ada verifikasi ijazah materil dan penelusuran yang lebih komprehensif.

“Penyelenggara harus berintegritas dan harus dibuat batasan tersendiri terkait keluasan dokumen. Kami mencoba merumuskan kewenangan penyelenggara untuk menentukan bukti tersebut,” tambahnya.

Kajian Akademik dan Usulan Perbaikan Sistem Pemilu

Diskusi dalam workshop ini tidak hanya berfokus pada evaluasi, tetapi juga pada perumusan solusi konkret. Beberapa poin penting yang mengemuka dari kajian akademik dan masukan publik meliputi:

Pertama, Perluasan Pemilihan: Diperlukan pembahasan mengenai perluasan skala pemilihan, termasuk untuk pemilihan presiden.

BACA JUGA  Program “Nyaman Berwirausaha” Ala Seto-Rezki Dinantikan Tiga Kelurahan di Kecamatan Manggala, Makassar

Kedua,kolaborasi Lintas Lembaga: Pentingnya duduk bersama antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif untuk menyelaraskan arah revisi regulasi.

Ketiga, Kodifikasi UU Pemilu melalui Omnibus Law: Usulan untuk menyatukan berbagai regulasi kepemiluan dalam satu omnibus law yang komprehensif dan partisipatif.

Keempat, Revisi Adil, Demokratis, dan Inklusif: Penekanan pada prinsip keadilan, demokrasi, dan inklusivitas dalam setiap revisi regulasi.

Kelima, Evaluasi Sistem Pemilu dan Uji Coba Sistem Campuran: Mengkaji ulang sistem pemilu yang ada dan mempertimbangkan uji coba sistem campuran untuk mencari model terbaik.

Keenam, Rancangan Kalender Pemilu Nasional dan Daerah yang Realistis: Menyusun jadwal pemilu yang lebih terencana dan realistis, baik untuk tingkat nasional maupun daerah.

Ketujuh, Pembangunan Kapasitas Lembaga Penyelenggara dan Literasi Publik Digital: Meningkatkan kapabilitas KPU dan Bawaslu, serta memperkuat literasi digital masyarakat terkait pemilu.

Kedelapan Masukan Publik dan Akademisi Penting untuk Legitimasi: Menegaskan bahwa partisipasi publik dan sumbangsih pemikiran dari akademisi sangat krusial untuk membangun legitimasi proses dan hasil pemilu.

BACA JUGA  Elektabilitas 44,75 Persen, Appi Unggul di Survei Terbaru CRC

Taufan Pawe menyatakan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari workshop ini sejalan dengan semangat Komisi II DPR RI.

“Kami akan sharing semua yang pada hakikatnya apa yang ada dalam rekomendasi tersebut menurut kami sama dengan apa yang lagi semangat kami di Komisi II,” ujarnya.

Meskipun mengakui adanya pro dan kontra terkait keserentakan pemilu (berdasarkan putusan MK nomor 55 dan 135), Pawe menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

“Tidak ada pilihan lain, kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan MK. Ini simbol kenegaraan kita, MK itu lembaga negara yang punya kewenangan dan kapasitas,” pungkasnya, menegaskan pentingnya efisiensi dalam setiap pelaksanaan pemilu ke depannya.

Workshop ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi penyusunan regulasi kepemiluan yang lebih baik, adil, dan representatif di masa mendatang, dengan mengedepankan integritas penyelenggara dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel