Connect with us

DPRD Kota Makassar

Bejat! Diduga Ada Pimpinan Ponpes di Makassar Cabuli Santrinya, Legislator NasDem Ari Ashari: Hukum Seberat-beratnya!

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar angkat suara terkait adanya dugaan pencabulan santri tahfizh di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Makassar.

Dugaan pencabulan ini diduga dilakukan oleh pimpinan Ponpes tersebut. Puluhan santri tahfizh diduga menjadi korbannya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham, memberikan respons tegas terhadap dugaan kasus pencabulan santri tahfizh yang diduga melibatkan pimpinan ponpes adalah perbuatan yang keji dan tidak dibenarkan oleh beragam norma apapun.

“Tindakan dugaan pencabulan yang diduga melibatkan pimpinan ponpes kepada puluhan santrinya telah merusak mental maupun masa depan anak,” ujar Ari, Jumat (15/11/2024).

Ari menyatakan, dugaan pencabulan yang melibatkan pimpinan ponpes ini juga telah mencoreng nama baik pendidikan di Kota Makassar,

Untuk itu kata Ari, dirinya mendorong pihak kepolisian untuk memberikan hukuman seberat-beratnya yang dapat menimbulkan efek jera kepada terduga pelaku, agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari.

BACA JUGA  Dahyal Pimpin Rakor ASN DPRD Kota Makassar demi Tingkatkan Efektivitas Kerja

“Kasus seperti ini harus ditindak tegas dan akan kami kawal sampai tuntas,” sambungnya.

Selain itu Ketua Fraksi NasDem ini menerangkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar harus memastikan pendampingan kepada korban, dalam aspek penanganan trauma psikis hingga korban dapat memulihkan kondisi mentalnya untuk menjalani kehidupan ke depannya, lantaran masa depan mereka masih panjang.

“Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi untuk perbaikan mekanisme pendirian dan pengawasan pesantren di Kota Makassar, agar kejadian keji seperti ini tidak terulang di masa yang akan datang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala DP3A Kota Makassar Achi Soleman akan memastikan korban pulih kejiwaannya sehingga bisa kembali beraktivitas.

BACA JUGA  DPRD Makassar Sahkan APBD-P 2024 Senilai Rp5,29 Triliun

“Intinya yang kami lakukan memberikan pendampingan psikologis dalam hal ini trauma healing pada korban, pemulihan psikologis pada trauma yang timbul akibat kejadian dan hal hal negatif yang dialami korban,” ucap Achi.

Dirinya pun sangat mengutuk keras adanya dugaan terjadinya pencabulan yang menimpa puluhan santri tahfizh di Kota Makassar, yang diduga dilakukan oleh pimpinan ponpes tersebut.

“Kami sangat menyayangkan adanya dugaan terjadinya pencabulan terhadap santri tafiz oleh terduga pimpinan ponpes,” kata Achi dikonfirmasi melalui sambungan telepon, jumat, (15/11/2024).

Achi mengatakan DP3A Makassar akan terus mengawal proses hukum kasus ini serta mendampingi para korban.

“Kami akan memastikan para korban tersebut mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara fisik maupun psikis dari tenaga ahli yang kompeten di bidangnya,” jelasnya.

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2025

Dikatakannya, upaya pemulihan dan pemenuhan hak korban harus diutamakan. Mengingat luka akibat kejadian akan membekas kepada para korban dalam jangka waktu yang sangat panjang.

“Kasus pencabulan memberikan dampak yang signifikan untuk orang-orang yang mengalaminya. Pada anak, dampak ini termasuk hilangnya kepercayaan dan rasa percaya diri.” ungkapnya.

“Kami tentu sangat mendukung dan menyerahkan seluruh proses hukum terduga pelaku untuk dijalankan secara maksimal sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan berharap kasus ini dapat memberikan efek jera kepada terduga pelaku serta memberikan contoh agar tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari,” tutup Achi. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Baru Barombong Atasi Kemacetan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Rencana pembangunan Jembatan Barombong yang didorong Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar.

Dukungan ini menjadi sinyal penting bahwa kolaborasi eksekutif dan legislatif siap mempercepat realisasi infrastruktur vital pengurai kemacetan.

Sekretaris Komisi B DPRD Makassar, Andi Tenri Uji, yang juga legislator daerah pemilihan Barombong, menegaskan bahwa jembatan baru di kawasan tersebut merupakan kebutuhan mendesak.

Menurutnya, pesatnya pertumbuhan permukiman di Barombong dalam beberapa tahun terakhir menjadikan wilayah itu sebagai salah satu titik kemacetan paling padat, terutama di jam sibuk.

“Saya turut senang mendengar rencana pembangunan jembatan baru di Barombong. Ini kebutuhan mendesak yang sudah lama ditunggu masyarakat,” ujar Tenri Uji, Selasa, (29/7/2025).

BACA JUGA  DPRD Makassar Sahkan APBD-P 2024 Senilai Rp5,29 Triliun

Ia menambahkan, jembatan lama Barombong saat ini sudah tak lagi mampu menampung volume kendaraan yang terus meningkat.

Kehadiran jembatan baru diharapkan mampu mengurai kemacetan yang terjadi setiap hari.

Namun, Tenri Uji mengingatkan bahwa pembangunan tersebut akan melalui tahapan pembebasan lahan yang harus dilakukan secara adil tanpa merugikan warga.

Pengurus PDIP Makassar ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak pemilik lahan di sekitar proyek, termasuk Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), untuk segera menjalin kerja sama konkret dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

Sebagai wakil rakyat, Tenri Uji juga mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang dinilainya serius memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut.

Politisi PDIP ini menyebut, keluhan tentang kemacetan di Barombong kerap ia dengar langsung saat melakukan kunjungan ke lapangan.

BACA JUGA  Wahab Tahir Sebut Orang Tua Berperan Penting Bentuk Karakter dan Kecerdasan Anak

“Saya sangat berterima kasih kepada Wali Kota Makassar atas perhatian dan aksinya. Semoga semua pihak bisa bersinergi demi mewujudkan Makassar yang mulia dan bebas kemacetan,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel