Connect with us

DPRD Kota Makassar

Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi Terima Konsuler Jepang, Jajaki Kerja Sama Berbagi Sektor

Published

on

– Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, menerima kunjungan kehormatan dari Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, OHASHI Koichi.

Pertemuan Rachmatika Dewi bersama Kepala Kantor Konsuler Jepan ini, berlangsung di rumah jabatan (Rujab) Ketua DPRD Sulse, Jalan Dr. Ratulangi Makassar, Kamis (14/11/2024).

Rachmatik Dewi mengatakan bahwa, pertemuan itu lebih kepada silaturahmi dan menjajaki hubungan kerja sama terkait dengan berbagai sektor yang ada di Sulsel dengan pemerintah Jepang.

 

“Salah satunya kan memang terkait dengan budaya, kemudian juga pertanian. Hal-hal yang seperti itu kira-kira kedepannya bisa di kembangkan kerja sama antara Jepang dan Sulawesi Selatan khususnya,” kata Cicu, sapaan akrab Rachmatika, Jumat (15/11/2024).

BACA JUGA  Anggota DPRD Makassar Gelar Sosper Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 

Olehnya itu kata Cicu, DPRD Sulsel sangat membuka pintu selebar-lebarnya, terkait hubungan baik antara Pemerintah Sulsel dan Jepang.

Apalagi pada tahun 2020 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pernah menjajaki kesepakatan kerjasama dengan Prefektur Ehime, Jepang. Namun sempat berhenti karena adanya pandemi Covid-19.

“Jadi perjanjian kerja sama itu belum di tidak lanjuti dan itu mungkin kita akan follow up ini kedepannya. Itu kerjasamanya dalam bidang pertanian, perikanan, sama perkebunan kalau ndak salah. Karena banyak hasil bumi kita disini yang bisa di ekspor ke Jepang yang memang mereka juga membutuhkan,” terang Cicu.

Selain itu lanjutnya, modernisasi pertanian di Jepang, juga bisa diadopsi terkait dengan bagaimana mengolah pertanian, perkebunan kemudian juga hasil-hasil laut dengan cara yang lebih modern.

BACA JUGA  Komisi B DPRD Makassar Apresiasi Plt Perusda: Bukti Nyata Reformasi-Kinerja Progresif

“Jadi mereka buka kerjasama seperti itu. Aritnya hal-hal seperti ini kan sangat positif. Jadi kita sangat merespon dengan baik karena mereka siap untuk kerjasama gitu, dengan pemerintah Sulawesi Selatan,” jelasnya

“Sisa kedepannya ini bagaimana kira-kira, programnya seperti apa yang paling tepat. Tapi yang pada dasarnya mereka sangat menunggu untuk kerjasama ini ditingkatkan secara serius,” tambah Legislator Fraksi NasDem DPRD Sulsel ini.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa, kerjasama nantinya juga bukan hanya pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Namun juga menyangkut budaya.

“Terus terkait dengan pendidikan, mahasiswa Indonesia yang mau pergi kuliah atau sekolah di Jepang. Iya (khususnya) di Sulsel, artinya sektor pendidikan, pertanian, sektor kebudayaan dan pariwisata, itu hal-hal yang menarik untuk mereka kerjasamakan dengan Pemprov Sulsel,” tutupnya. (*)

BACA JUGA  Komisi D DPRD Makassar Evaluasi Fasilitas Sekolah Usai Kasus Gagal Ginjal Siswa
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).

Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.

BACA JUGA  Ketua DPRD Makassar Supratman Apresiasi Kinerja TNI/Polri di Pengamanan Mudik Lebaran 2025

“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.

Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.

Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.

BACA JUGA  Komisi B DPRD Makassar Apresiasi Plt Perusda: Bukti Nyata Reformasi-Kinerja Progresif

Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.

Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel