Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat bantuan dana hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana yang terdampak gempa bumi dan bencana alam 2021 lalu.

Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut di serahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Dr Pratikno di sela acara sosialisas kebijakan hibah kebencanaan di kantor pusat BNPB, di Jakarta.

Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, dana hibah yang harusnya diterima pada 2023 lalu, baru didapatkan pada 2024. Hal itu disebabkan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hibah bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Sekarang ini kita baru menerima bantuan hiba untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 2024 yang diberikan pada 68 daerah di Indonesia, termasuk Sulbar.

BACA JUGA  Temui Petani Sampaga, Pj Bahtiar Dorong Sulbar Miliki Brand Sendiri atas Produk Perkebunan

Jadi, baru direalisasikan yang harusnya di 2023, karena ada perubahan kebijakan PMK yang mengatur mengenai hibah bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,” kata Muhammad Idris, Selasa, 12 November 2024.

Ia juga mengungkapkan, tujuan dana hibah yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, sejumlah fasilitas yang terdampak gempa bumi dan bencana alam yang terjadi di Sulbar 2021 lalu.

“Jumlahnya yang kita terima dari BNPB itu, sebesar Rp 21.844.270.000. Itu untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur yang ada di Sulbar,” ungkapnya.

Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, tiga paket pekerjaan yang menjadi sasaran dana hibah dari BNPB tahun ini, semuanya berada di Kabupaten Mamuju, Sulbar.

BACA JUGA  Evaluasi 100 Hari Pj Bahtiar, Rahim: Tak Nampak Tetapi Visioner

“Tiga paket pekerjaan ini, yakni tanggul di daerah Tapandullu, kemudian ada dua jembatan,” tutur Muhammad Idris. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Program Pemprov Sulbar 2026: 60 Desa Jadi Target Penanganan Kemiskinan dan Stunting

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202

PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.

Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.

BACA JUGA  Evaluasi 100 Hari Pj Bahtiar, Rahim: Tak Nampak Tetapi Visioner

Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.

“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas Suhardi Duka.

Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel