Kementrian Agama RI

Menag, Nilai-Nilai Humanitarian Islam Jangkar Merajut Keberagaman Indonesia

Published

1 tahun ago

5 November 2024

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mewakili Presiden Prabowo Subianto membuka The International Conference Humanitarian Islam di Balairung Universitas Indonesia, Depok. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong disaksikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Menteri Luar Negeri H. Sugiono, Rektor UI Ari Kuncoro, dan perwakilan dari Liga Muslim Dunia.

Tampak hadir, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Riset dan Dikti Satryo Brodjonegoro, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI dan Polri, Perwakilan Negara Sahabat, sejumlah tokoh nasional, pejabat eselon I Kementerian Agama, dan civitas akademika Universitas Indonesia.

Menag yang membacakan sambutan Presiden menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Konferensi Humanitarian Islam ini. “Indonesia adalah bagian penting perdamaian dunia, semoga kita terus konsisten menjaga dan menebar perdamaian di dunia. Indonesia adalah negara yang diberkahi,” terang Menag, Selasa (05/11/2024).

Dengan aneka keragaman, ujar Menag, tempat di mana lebih dari 270 juta penduduknya hidup berdampingan dengan harmoni saling menghormati perbedaan agama, budaya dan etnis. Indonesia adalah cerminan tentang nilai-nilai islam yang ramah, damai dan modern.

“Di sinilah seluruh bangsa dapat merasakan kehangatan persaudaraan, ketulusan, gotong royong dan kerendahan hati untuk saling berbagi dan menghormati,” ungkapnya.

Dikatakan Menag, nilai-nilai humanitarian Islam adalah jangkar yang telah merajut keberagamaan Indonesia, menjadi harmoninya begitu Indah. Pancasila sebagai dasar negara merupakan titik temu yang menyatukan prinsip-prinsip Islam dengan semangat kebangsaan yang inklusif dan humanis.

“Inilah nilai-nilai yang telah diwariskan para pendiri bangsa untuk kita untuk kita jaga dan dilanjutkan. Pancasila adalah landasannya,” kata Menag.

Menggabungkan spiritualitas dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut Menag, di sinilah letak kekuatan Indonesia dalam kemampuannya memadukan keimanan dengan semangat persaudaraan.

“Ini contoh nyata bahwa Islam dapat berkembang dan menyebarkan pesan perdamaian dalam kerangka kebhinekaan. Oleh karena itu, sangatlah layak dan tepat bagi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila kepada dunia sebagai manivestasi dari Humanitarian Islam,” ucap Menag.

Dikatakan Menag, sejarah panjang perdamaian dunia tak dapat dilepaskan daripada peran Indonesia. Sejak deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan dialog antarbangsa.

“Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung menjadi salah satu tonggak sejarah dan komitmen Indonesia untuk mendorong solidaritas kemerdekaan dan perdamaian dunia. Indonesia juga secara konsisten mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

“Ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Kiprah Indonesia adalah upaya mediasi konflik antarnegara mencerminkan dedikasi yang tidak tergoyahkan dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai dan harmonis,” sambungnya.

“Semua ini tentu tak dapat dipisahkan daripada nilai-nilai humanitarian Islam dan prinsip Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan kemanusiaan dan persaudaraan universal,” lanjut Menag.

Menag menandaskan, Visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah komitmen untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang berperan aktif di dalam membangun perdamaian dunia. “Humanitarian Islam menjadi pilar penting dalam upaya kami, menuju visi tersebut melalui dialog, kerja sama dan pembinaan hubungan antarbangsa yang damai,” tandasnya.

Menag mengatakan, Indonesia siap berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih harmonis bebas daripada konflik dan penuh dengan semangat kemanusiaan.

“Saya ingin kembali menekankan bahwa humanitarian Islam sejatinya bukan hanya sebuah warisan lokal, akan tetapi, pesan global yang mengajak seluruh umat manusia untuk kembali pada fitrah yang penuh kasih keadilan dan kebijaksanaan dengan beragam pengalamannya dalam merawat kebangsaan,” lanjut dia.

“Indonesia siap berbagi inspirasi dan praktik terbaik untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan,” pungkas Menag. (*)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

6 hari ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.