Connect with us

Nasional

Luhut Binsar Panjaitan Temui Menag Prof Nasaruddin Umar, Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA —Menteri Agama(Menag)Nasaruddin Umar menerima kunjungan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kementerian Agama, Selasa 29 Oktober 2024.

Pertemuan itu untuk membahas tindak lanjut Deklarasi Istiqlal 2024 yang dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

Kedatangan Luhut untuk membicarakan tindak lanjut penandatanganan deklarasi antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang ternyata mendapatkan perhatian dunia internasional,” Kata Nasaruddin dalam keterangan resmi, Selasa 29 Oktober 2024.

Tindak lanjut tersebut salah satunya membahas rencana untuk mengadakan acara internasional. Dalam acara itu, Paus Fransiskus direncanakan akan bergabung.

Ini menjadi entry poin untuk membicarakan sebuah gagasan besar yang kita rencanakan untuk mengadakan sebuah acara internasional, dan Paus akan bergabung juga secara zooming di Bali dan kita berharap pemimpin negara-negara lain juga meramaikan deklarasi nanti di Bali,” kata Nasaruddin.

BACA JUGA  Prabowo Perintahkan Tangkap Semua Pelaku Beras Oplosan

Dalam pertemuan itu, Nasaruddin dan Luhut membahas peran agama dalam keberlangsungan alam dan lingkungan. Pembahasan itu sesuai dengan Deklarasi Bersama Istiqlal 2024 yaitu untuk mengatasi dua krisis global yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim.

Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan menyusun proposalnya, diharapkan presiden akan membuka acara itu. Kami menugaskan Pak Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Bimas Katolik untuk menyusun rangkaian acaranya,” kata Nasaruddin.

Nasaruddin berharap, acara tersebut juga akan melibatkan banyak pihak, seperti DPR, NGO, maupun pemimpin-pemimpin agama. Menurut Nasaruddin, hal itu penting, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan bagaimana menjaga alam dan lingkungan.

“Bayangkan kalau semuanya ini terlibat dan menggalang hubungan secara internasional untuk menyelamatkan alam, maka itu kita berharap banyak bahwa kerusakan alam ini bisa dicegah ya,” kata Nasaruddin

BACA JUGA  Kemenag Terbitkan Surat Edaran Makan Gratis di Pesantren Harus Diawali Berwudhu

Deklarasi Istiqlal 2024 ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada 5 September 2024 di Jakarta. Deklarasi itu menyerukan para pemimpin agama untuk bekerja sama menanggapi krisis dehumanisasi dan krisis lingkungan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Prabowo Perintahkan Tangkap Semua Pelaku Beras Oplosan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto geram dengan maraknya praktik beras oplosan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara hingga hampir Rp 100 triliun per tahun. Ia memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku.

Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Rabu (30/7/2025), yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti,” tegasnya dalam konferensi pers.

Amran mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, sebanyak 212 merek terbukti tidak sesuai standar dan dicampur atau dioplos. Pelanggaran paling mencolok adalah tingginya kadar beras patah (broken rice) dalam produk yang dijual sebagai kualitas premium.

BACA JUGA  Kemenag Terbitkan Surat Edaran Makan Gratis di Pesantren Harus Diawali Berwudhu

“Medium itu batasnya 25%, premium 15%. Namun, ditemukan broken sampai 30-50%! Jelas ini melanggar,” ungkapnya.

Penyelidikan terhadap pengusaha nakal pelaku oplosan telah dimulai. Polri dan Kejaksaan Agung disebut tengah bekerja keras menindak pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah juga akan menyiapkan langkah mitigasi agar praktik curang ini tidak terulang, termasuk mengawasi peredaran beras di pasaran secara lebih ketat. “Sudah kami sampaikan kepada kapolri dan jaksa agung. Setelah dicek ulang, datanya valid dan hasilnya sama. Proses hukum harus berjalan,” tegas Amran.

Kasus beras oplosan ini menjadi perhatian serius karena menipu konsumen dan merugikan keuangan negara dalam skala masif. Pemerintah memastikan akan mengambil langkah hukum tegas demi melindungi masyarakat.

BACA JUGA  Presiden PPMI Mesir dan Ketua Kerukunan Alumni As’adiya Mesir Dorong Mahasiswa Kaji Cinta Kemanusiaan

“Bapak Presiden ingin pelaku ditindak tegas, agar negara dan rakyat tidak terus dirugikan,” tutup Amran. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel