Politics

Indira-Ilham Prioritaskan Pejalan Kaki dan Disabilitas

Published

11 bulan ago

29 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut tiga, Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI), menyampaikan rencana mereka untuk memperbaiki infrastruktur pedestrian kota.

Makassar sebagai kota metropolitan yang semakin padat dinilai perlu menghadirkan jalur pedestrian yang aman dan nyaman. Hal ini menjadi perhatian penting demi keselamatan pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas seperti tunanetra.

Indira menegaskan komitmen pasangan INIMI untuk mewujudkan pedestrian ramah lingkungan di seluruh kota Makassar.

Menurutnya, pedestrian yang layak tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga hak bagi semua kalangan, mulai dari penyandang disabilitas, orang tua, hingga anak-anak.

“Insyallah pasangan INIMI akan memperbaiki pedestrian yang ada di kota Makassar yang ramah lingkungan dan bisa dinikmati penyandang disabilitas, orang tua, termasuk anak-anak. Pedestrian akan kita sempurnakan,”harap Indira.

Ilham Ari Fauzi kemudian memperdalam pembahasan dengan menjelaskan bahwa perhatian terhadap pejalan kaki harus berada di puncak hierarki transportasi kota.

Menurut Ilham, perbaikan jalur pedestrian tidak sekadar membangun infrastruktur, melainkan membentuk budaya menghargai hak pejalan kaki dan pesepeda.

“Perlu kita ketahui bersama bahwa ada mindset yang perlu kita satukan bahwa hierarki tertinggi dalam kasta transportasi adalah pejalan kaki,”ujar Ilham.

Lebih lanjut, Ilham memaparkan pentingnya fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan pesepeda.

Dengan visi menjadikan Makassar sebagai kota inklusif, dia menegaskan bahwa setiap koridor jalan di bawah wewenang Pemerintah Kota Makassar akan memiliki jalur khusus pejalan kaki dan pesepeda, yang juga dilengkapi fasilitas ramah disabilitas.

“Inilah yang kita dorong, setiap koridor jalan di bawah wewenang Pemkot harus ramah pejalan kaki, harus ada jalur khusus pesepeda dan seluruh sektor jalan harus ramah penyandang disabilitas,”lanjut Ilham.

Sebagai upaya konkret, pasangan Indira-Ilham juga berencana memperluas penggunaan guiding block untuk membantu mobilitas tunanetra.

Dengan memaksimalkan fasilitas ini, pasangan tersebut optimis bahwa Makassar akan menjadi kota yang lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

“Intinya tiga hal ini kita utamakan, pejalan kaki, pesepeda, dan harus ramah disabilitas. Sehingga kita akan maksimalkan fasilitas guiding block,”tegas Ilham.

Mengakhiri pemaparannya, Ilham mengungkapkan bahwa pencapaian Kota Makassar saat ini dalam menyediakan infrastruktur ramah disabilitas sudah cukup baik di setiap kecamatan.

Namun, dia menekankan bahwa pasangan INIMI siap melanjutkan dan meningkatkan fasilitas yang ada agar Makassar terus bergerak ke arah yang lebih baik.

“Perlu diketahui bahwa seluruh kecamatan di Makassar sudah sangat maju dan ramah disabilitas, tinggal diteruskan ini. Insyallah Makassar tiga kali tambah baik,”pungkas Ilham. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.