Connect with us

Nasional

JK Imbau PMI Selamatkan Lingkungan yang Rusak dan Jaga Kedamaian

Published

on

Kitasulsel–KENDARI Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla alias JK, melantik pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2028, Senin (28/10/2024).

JK mengingatkan dua hal yang harus menjadi perhatian PMI, yakni mitigasi ancaman bencana akibat perubahan iklim serta pencegahan konflik.

“Bencana saat ini berkembang sesuai jamannya. Saat ini bukan hanya bencana banjir, kebakaran, gempa bumi atau lainnya yang menjadi tugas dan prinsip dasar dan kerja dari PMI, tapi bagaimana mengantisipasi agar bencana akibat perubahan iklim itu tidak terjadi,” kata JK usai melantik DR H Abdurrahman Shaleh sebagai Ketua PMI Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, Senin (28/10/2024).

JK menambahkan, bencana akibat perubahan iklim menimbulkan masalah. Fatalnya, sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Sehingga bagi JK, memperbaiki lingkungan yang rusak adalah salah satu cara terbaik mengantisipasi bencana alam.

BACA JUGA  BKPRMI Kecam Larangan Hijab bagi Paskibraka, Sebut Kebijakan Tidak Hormati Konstitusi dan HAM

JK juga menyebutkan, jika PMI memiliki tugas kerja lainnya untuk membantu mengatasi ancaman bencana itu. “PMI punya program jangka panjang agar setiap relawan PMI menanam pohon dengan mengajak masyarakat dan pemerintah untuk melakukan gerakan tersebut,” ungkap Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 ini.

“Termasuk mari kita memperbaiki lingkungan yang rusak di Sulawesi Tenggara ini yang dari atas saja kita lihat dan ketahui bagaimana kerusakan alam alibat penggalian tambang tanpa aturan yang baik,” imbuhnya.

Selain kesiapan menghadapi ancaman bencana alam akibat perubahan iklim, JK juga mengimbau PMI untuk berperan aktif menjaga kedamaian. Bagi JK, bangsa yang berkonflik akan sulit maju.

BACA JUGA  Jusuf Kalla Minta Relawan PMI Gencar Kampanye Pencegahan Konflik

“Jika banyak konflik, maka sulit untuk membangun, konflik membuat pendidikan terhambat, konflik juga akan menghambat pembangunan lalu masyarakat banyak mengungsi,” papar JK lagi.

Lebih jauh, JK juga kembali mengingatkan tugas rutin PMI lainnya, yakni donor darah sebagai tugas menjaga persediaan darah untuk kelanjutan hidup manusia.

Saat ini, lanjut JK, PMI telah memiliki 230 unit donor darah di seluruh Indonesia. Dari unit-unit tersebut menghasilkan sekira 5 juta kantong darah setiap tahun. Jumlah tersebut memenuhi 95 persen kebutuhan darah setiap tahunnya.

PMI juga sudah memiliki 3 rumah sakit PMI, yakni di Bogor, Lhokseumawe dan Kendari. “Kita harus bangga dengan ini dan kita upayakan akan bangun lebih banyak lagi . (*)

BACA JUGA  Pemerintah Salurkan Bansos Tambahan untuk 18,3 Juta KPM, Simak Cara Cek Nama Penerima
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Prabowo Perintahkan Tangkap Semua Pelaku Beras Oplosan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto geram dengan maraknya praktik beras oplosan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara hingga hampir Rp 100 triliun per tahun. Ia memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku.

Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Rabu (30/7/2025), yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti,” tegasnya dalam konferensi pers.

Amran mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, sebanyak 212 merek terbukti tidak sesuai standar dan dicampur atau dioplos. Pelanggaran paling mencolok adalah tingginya kadar beras patah (broken rice) dalam produk yang dijual sebagai kualitas premium.

BACA JUGA  Ketua Perti:Menag Dibawa Prof Nasaruddin Semua Ummat Terasa Terayomi

“Medium itu batasnya 25%, premium 15%. Namun, ditemukan broken sampai 30-50%! Jelas ini melanggar,” ungkapnya.

Penyelidikan terhadap pengusaha nakal pelaku oplosan telah dimulai. Polri dan Kejaksaan Agung disebut tengah bekerja keras menindak pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah juga akan menyiapkan langkah mitigasi agar praktik curang ini tidak terulang, termasuk mengawasi peredaran beras di pasaran secara lebih ketat. “Sudah kami sampaikan kepada kapolri dan jaksa agung. Setelah dicek ulang, datanya valid dan hasilnya sama. Proses hukum harus berjalan,” tegas Amran.

Kasus beras oplosan ini menjadi perhatian serius karena menipu konsumen dan merugikan keuangan negara dalam skala masif. Pemerintah memastikan akan mengambil langkah hukum tegas demi melindungi masyarakat.

BACA JUGA  Jusuf Kalla Minta Relawan PMI Gencar Kampanye Pencegahan Konflik

“Bapak Presiden ingin pelaku ditindak tegas, agar negara dan rakyat tidak terus dirugikan,” tutup Amran. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel