Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Pj Gubernur Sulbar Akan Membentuk Unit Pembibitan Rakyat Tersebar Diseluruh Sulbar

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pj Gubernur Sulawesi Barat , Bahtiar Baharuddin akan membentuk unit pembibitan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Sulbar.

Hal ini, dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bibit yang disediakan.

“Ini untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan bibit-bibit, maka tahun 2025 juga kita programkan pembentukan Unit Pembibitan Rakyat (UPR) sesuai komoditi budidaya masyarakat setempat,” kata Bahtiar

Ia menambahkan , UPR ini tersebar di seluruh Sulbar yang didampingi oleh para penyuluh tani kebun ikan.

“Jadi UPR Bibit Kakao = 100 UPR Rp 25 juta, UPR Bibit Kopi = 100 UPR Rp 25 juta, UPR Bibit Durian = 100 UPR Rp 25 juta, dan UPR Bibit Nila = 100 UPR Rp 25 juta,” bebernya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Tallo Makassar Hari Ini

Dengan demikian masyarakat Sulbar akan sangat terbantu, karena tidak lagi membeli bibit yang sangat mahal.

“Karena bisa produksi sendiri dengan biaya sangat murah. Diharapkan merangsang pertambahan jumlah UPR mandiri yang dibuat sendiri oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dia meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan masyarakat dan lokasi tersebar seluruh Sulbar sesuai tempat konsentrasi komoditi-komoditi tersebut.

“Saya juga sudah arahkan TAPD untuk merancang itu. Ini demi mengurangi ketergantunagn masyarakat terhadap bantuan bibit dan harga bibit-bibit yang berkualitas baik bibit holtikultura, bibit ternak dan bibit ikan,” tandasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

BACA JUGA  Kendalikan Inflasi Berbasis Daulat Pangan, Mendagri Apresiasi Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

BACA JUGA  Inspirasi Kawasan Terpadu Cabe Salo Dua Enrekang, Akan Dikembangkan di Sulbar

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel