Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Perkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, TP2DD Sulbar Studi Banding di Bali

Published

on

Kitasulsel–BALI Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Barat bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Barat melakukan Capacity Building TP2DD se-Sulawesi Barat di Bali, Senin 21 Oktober 2024.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, pelaksanaan capacity building TP2DD se-Sulawesi Barat itu bertujuan meningkatkan implementasi dan inovasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat lebih mempercepat digitalisasi transaksi, baik belanja maupun pendapatan, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam pelaksanaan APBD serta kesiapan implementasi Opsen Pajak di lingkup Pemda di Sulbar,”kata Masriadi.

Untuk itu, dalam kegiatan tersebut memberikan wawasan best practices terkait implementasi KKI dan Opsen Pajak Daerah guna mendorong inovasi dan peran TP2DD dalam perluasan ETPD.

BACA JUGA  GPM Jelang Ramadan, Bahtiar, Perlu Tambah Pasokan

Masriadi juga mengatakan, meskipun TP2DD Sulbar meraih peringkat terbaik kedua wilayah Sulawesi tetapi , harus tetap belajar k dengan harapan kedepan dapat meraih predikat terbaik pertama.

“Studi banding ini sangat penting dalam rangka penguatan TP2DD, perluasan elektronifikasi traksaksi pemerintah daerah di Sulawesi Barat, penguatan transaksi belanja bendahara menggunakan KKI yang telah diterbitkan oleh Bank Sulselbar serta persiapan implementasi Opsen Pajak yang mulai berlaku awal Januari 2025.” kata Masriadi.

Masriadi menambahkan, Pemda Bali telah menerapkan transaksi belanja KKI dan telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Opsen Pajak dengan seluruh Kabupaten se-Provinsi Bali dan membuat beberapa inovasi samsat, semoga dengan kegiatan ini dapat berbagi ilmu untuk diterapkan di Sulbar, demikian halnya dengan optimalisasi pendapatan pajak melalui samsat digital.

BACA JUGA  Rakor PUPR Pusat dan PUPR se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan

Kepala Perwakilan BI Sulbar, Gunawan Purbowo, mengatakan capacity building dilaksanakan di Bali dengan pertimbangan bahwa Provinsi Bali telah terpilih sebagai TP2DD Provinsi terbaik pertama dan ketiga di wilayah Jawa-Bali, pada championship 2022 dan 2023 dan Kabupaten Buleleng sebagai TP2DD terbaik pertama untuk kategori Kabupaten tahun ini.

“Capacity Building kali ini memilih lokasi di Bali dengan melibatkan seluruh TP2DD Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat, dalam rangka implementasi dan akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Provinsi Bali dipilih menjadi lokasi studi banding karena Bali sudah siap implementasi Opsen Pajak dan TP2DD Bali terbaik pertama pada tahun 2022 serta terbaik ketiga pada tahun 2023 wilayah Jawa-Bali pada championship TP2DD,” ujar Gunawan Purbowo

BACA JUGA  Resmikan Gedung DPRD Sulbar Tahan Gempa, Pj Bahtiar: Terimakasih Presiden

Masih kata Gunawan , sharing success story juga dilakukan oleh BPD Bali, Bapenda Bali, dan Pemda Kabupaten Buleleng yang merupakan pemenang championship TP2DD tahun 2024. Sehingga, diharapkan dapat menambah referensi kepada Pemda khususnya TP2DD di wilayah Sulawesi Barat, dalam melakukan inovasi perluasan elektronifikasi Pemda serta implementasi Opsen Pajak dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Pada kesempatan tersebut, TP2DD Sulbar berkunjung ke Kantor Bapenda Bali dan UPTD Samsat Denpasar. Hadir dalam kegiatan itu , selain Kepala BPKPD dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, juga Kepala BKAD, Kepala Bapenda se-Sulbar, PT. Bank Sulselbar, dan tim teknis TP2DD, diterima oleh KPw BI Bali dan Kepala Bapenda Bali. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

BACA JUGA  Sekprov Sulbar Buka Saqbe Forum dan Fasilitasi Penanaman Modal 2024

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

BACA JUGA  Hadiri Paripurna Hut Majene ke-479, Sekprov: Provinsi Akan Terus Mendukung Majene Jadi Sentra Pendidikan

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel