Connect with us

Kementrian Agama RI

Apel Hari Santri, Menag: Santri Sekarang Harus Teruskan Perjuangan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menjadi pembina pada Apel Santri 2024. Menag mengharap santri masa kini meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Apel yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (22/10/2024), ini dihadiri Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Anggota Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, sejumlah kiai dan juga para santri yang memenuhi lapangan Tugu Proklamasi.

Apel dimulai dengan pembacaan Resolusi Jihad yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum PBNU Kiyai Zulfa Mustofa. Turut hadir juga mengikuti upacara para pengasuh pesantren eks Jemaah Islamiyah sebanyak 6 Pesantren dari Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Dalam amanatnya, Menag mengajak seluruh santri untuk meneruskan perjuangan pendahulu dalam memajukan bangsa. “Menyambung juang bukan hanya berarti mengenal, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena,” ucap Menag.

BACA JUGA  Membangun Indonesia 50 Tahun ke Depan, Dr. H. Bunyamin M. Yapid Dorong Asta Protas di Satker

Menurutnya, jika para kiai dan santri dahulu melahirkan banyak jenderal, maka pasca kemerdekaan, perjuangan kita disini harus banyak melahirkan professor dan para intelektual.

“Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi di dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik,” lanjutnya.

Menag menilai masa depan Indonesia salah satunya ada pada pundak santri. Momentum Hari Santri tahun 2024 ini memperkuat komitmen dalam merengkuh masa depan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

“Santri harus percaya diri, karena Santri bisa menjadi apa saja, Santri bisa menjadi Presiden dan kita punya Presiden yang berlatar belakang Santri yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden Dan kita punya wakil presiden berlatar belakang Santri Yaitu Kiai Haji Ma’ruf Amin,” ucapnya.

BACA JUGA  Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2026

Santri bisa menjadi apa saja Asalkan terus berjuang, terus berusaha dan tidak menyerah Semua pasti bisa diraih. “ Rengkulah masa depan dengan semangat dan ketekunan. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan bangsa Indonesia,” ajaknya.

Ia pun mengatakan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren, namun milik semua golongan. Karena itu, Ia mengajak kepada seluruh untuk turut serta merayakan hari santri.

Menag berharap resolusi jihad saat ini, bisa membangkitkan semangat semua elemen bangsa khususnya santri untuk terus terus berjuang melawan semua ancaman, terutama yang sifatnya bukan fisik yang bahkan lebih sulit dideteksi.

BACA JUGA  Dr Bunyamin M Yapid: Ikhlas, Ilmu, dan Jalan Kesejahteraan Guru

“Hari ini bagaimana memproteksi berbagai macam ancaman dalam bentuk mungkin non-militer. Bentuknya seperti ancaman-ancaman budaya, ancaman-ancaman pendangkalan akhidah, dan seterusnya. Inilah tantangan-tantangan santri kita bagaimana menciptakan suatu warga bangsa yang kokoh dan tetap di atas landasan Pancasila dengan falsafah NKRI,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

BACA JUGA  Kementerian Agama Lepas Ratusan Peserta Program Mudik Gratis 1446 H/2025 M

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

BACA JUGA  Dr Bunyamin M Yapid: Ikhlas, Ilmu, dan Jalan Kesejahteraan Guru

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)

BACA JUGA  Kemenag Perjuangkan Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel