Provinsi Sulawesi Barat
Sekprov Muhammad Idris Pimpin Rapat Monev BLUD RSUD Regional Sulbar Triwulan III 2024

Kitasulsel–MAMUJU Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) triwulan III RSUD Regional Sulbar, Senin, 14 Oktober 2024.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh Dewan Pengawas (Dewas) dan manajemen RSUD Regional Sulbar, Muhammad Idris memberikan penekanan pada empat aspek yang harus dievaluasi kedepannya, agar pelayanan bagi masyarakat mengalami peningkatan.

“Apa isi evaluasinya? Pertama, memastikan operasional rumah sakit itu berjalan dengan baik. Indikatornya adalah bagaimana memastikan rumah sakit itu berfungsi melayani publik. Ukuran-ukuran nya adalah keterpenuhan tempat tidur yang tersedia, karena kalau tempat tidur terisi, berarti layanan masyarakat itu semakin luas,” kata Muhammad Idris.
Ia mengungkapkan, aspek kedua yang harus menjadi bahan evaluasi RSUD Regional Sulbar adalah ketersediaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat banyak.

“Yang kedua adalah bagaimana aspek pengadaan obat. Obat ini, elementer di rumah sakit, karena kalau kita diobati, selalu solusinya adalah obat dan tindakan-tindakan medis yang lain,” ungkapnya.
Aspek yang ketiga, kata Muhammad Idris, mengenai hambatan-hambatan yang kemungkinan membuat operasional tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat lemah dari sisi kesesuaian kompetensi hingga tugas yang diemban.
“Misalnya, tadi kita identifikasi akhirnya menemukan SDM kita itu masih sangat lemah di rumah sakit, bukan jumlahnya, tapi kesesuaian kompetensinya, kesesuaian jobnya, termasuk juga “perilaku dan indikator-indikator kedisiplinannya”,” pungkas Muhammad Idris.
“Saya sudah mencatat tadi, tindakan-tindakan yang kita harus lakukan segera, baik medis maupun paramedis atau pihak-pihak yang terkait di rumah sakit. Kita akan lakukan tindakan untuk memastikan rumah sakit itu bisa beroperasi dengan sesungguhnya,” sambungnya.
Selain itu, Ia menjelaskan, pengembangan SDM dan teknologi menjadi aspek yang super prioritas. Sehingga, kedepannya pihak RSUD Regional Sulbar harus membuat perencanaan pengembangan, khususnya SDM dan teknologi yang harus dimiliki.
“Artinya, semua prioritas tapi ini harus dijadikan sesuatu yang tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, membuat rumah sakit ini semakin tidak kompetitif.
Nah, inilah yang kita bahas bersama, dari hal-hal teknis keuangan pengelolaan dana BLUD dan segala macam, itu harus kita tuntaskan dan memastikan rumah sakit ini sudah dipastikan melakukan transformasi atau perubahan cara pikir, cara kerja, dan juga melakukan penilaian mandiri,” ujar Muhammad Idris.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Regional Sulbar, dr Marintani Erna Dochri mengaku, akan segera menindaklanjuti sejumlah evaluasi yang telah disampaikan oleh Sekprov Sulbar. Salah satu yang menjadi perhatiannya, yakni peningkatan SDM.
“Jadi, dokter-dokter yang kita miliki saat ini akan disekolahkan, sehingga bisa lebih kompeten lagi. Sebenarnya, tiga tahun terakhir kami sudah melakukan upaya dengan membuka pendaftaran dokter spesialis, namun tidak ada yang mau ke sini (Sulbar).
Jalan satu-satunya, kita sekolahkan dokter dari daerah kita,” tutur Marintani Erna Dochri. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Program Pemprov Sulbar 2026: 60 Desa Jadi Target Penanganan Kemiskinan dan Stunting

Kitasulsel–MAMUJU Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202
PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.

Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.
Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.
“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas Suhardi Duka.
Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login