Politics

Gaungkan Program Meritokrasi Birokrasi, AMAN Ingin Seluruh SKPD Kota Makassar di Isi ASN Berkualitas

Published

11 bulan ago

15 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amri Arsyid – Abdul Rahman Bando punya beberapa program kerja di bidang pemerintahan, salah satunya yakni meritokrasi birokrasi.

Dalam bahasa yang sederhana, meritokrasi birokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin atau mendapatkan jabatan berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.

Rahman Bando menyatakan akan menerapkan sistem meritokrasi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, apabila ia bersama Amri Arsyid memenangi Pilwali Makassar 2024.

“Salah satu konsen kami adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip meritokrasi birokrasi. Bagaimana jenjang karir itu betul-betul kita posisikan pada prinsip profesionalisme. Melalui jenjang tahapan yang memang seharusnya dilalui, tidak lompat-lompat, dan tidak salip kiri kanan,” kata Rahman Bando.

Rahman meyakini sistem meritokrasi lebih baik dibandingkan praktik orang dalam, yang selama ini menggejala di hampir semua lini dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Dalam sistem meritokrasi setiap orang hanya bisa naik pangkat atau mengisi sebuah jabatan berdasarkan prestasi di bidang terkait.

“Bagaimana menempatkan para pejabat atau personel ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK pada posisi-posisi yang sesuai dengan keahliannya. Kalau misalnya jenjang-jenjang promosi kedepan itu tidak didasarkan lagi pada bagimana kedekatan dengan wali kota, dengan wakil wali kota, tapi betul-betul pada profesional,” jelasnya.

Lanjut Calon Wakil Walikota Makassar ini, sistem meritokrasi bisa membuat tata kelola pemerintah di Kota Makassar semakin baik. Sistem itu juga dipastikan akan menghilangkan praktek orang dalam yang menjadi kendala bagi orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan.

“Ada orang yang seharusnya duduk, dia tidak duduk, ada yang belum saatnya duduk malah didudukkan. Tentu nantinya kita akan melakukan seleksi yang ketat melibatkan melibatkan berbagai pihak untuk mengukur kapasitas dari ASN yang kita miliki,” ujarnya.

Rahman Bando punya pengalaman memimpin beberapa SKPD di Kota Makassar selama kurang lebih 10 tahun. Pengalaman itu menjadi modal untuk dirinya bersama Amri Arsyid menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik, jika terpilih pada 27 November mendatang.

“Saya menjadi kepala SKPD kurang lebih 10 tahun. Saya tahu betul teman-teman di Pemkot itu banyak yang memiliki potensi besar, tapi kadang-kadang tidak dapat peluang untuk berkarja, tidak dapat ruang untuk berekspresi, berinovasi, sehingga apa yang terjadi, produktifitas ASN banyak yang tidak maksimal,” pungkasnya. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

4 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.