Provinsi Sulawesi Selatan
Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Respons Santai Tanggapi Sorotan Edaran Perekaman e-KTP Pemilih Pemula
Kitasulsel–Makassar Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula bukan hanya keperluan pilkada 2024. Tapi juga untuk kepentingan lain.
Zudan menyampaikan hal tersebut sebagai respons terkait dengan surat edaran yang meminta agar pemilih pemula segera melakukan perekaman e-KTP menjelang pilkada.
Ia mengaku, perekaman e-KTP ini juga untuk mengurus SIM, buka rekening dan pelayanan publik lainnya.
“Bukan hanya untuk pilkada. Iya, untuk pilkada salah satunya, tapi lebih luas dari itu. Dulu saya delapan tahun Dirjen Dukcapil (di Kemendagri), ke pelosok-pelosok saya turun. Jadi, tidak perlu risau, masyarakat dan tim pemenangan. Menang kalah itu udah urusan Allah Swt. Tugas negara itu memberikan pelayanan,” kata Zudan saat ditemui di Rujab Gubernur Sulsel, Minggu (13/10).
“Setiap mau pilkada kita pasti jemput bola agar anak-anak yang umur 17 tahun memiliki KTP elektronik. Kan, ada anak-anak yang antara Oktober sampai November (2024 ini) berumur 17 tahun. Itu banyak dam harus kita lindungi haknya sebagai warga negara,” tambahnya.
Menurut Zudan, jika pemilih pemula tidak terlayani, maka hal ini justru bisa menimbulkan keluhan dari pihak yang kalah dalam kontestasi politik, termasuk pilkada. Hal itu, kata dia, juga berdasarkan pengalamannya saat menjadi Dirjen Dukcapil.
“Karena nanti, kalau mereka (pemilih pemula) tidak terlayani, yang kalah pun akan menuduh. Pengalaman saya delapan tahun Dirjen Dukcapil, yang kalah itu selalu menyoal, oh konstituen saya di sini nggak direkam (e-KTP) sehingga nggak bisa dapat pelayanan. Nanti kalau direkam, belum mulai (pemungutan suara), sudah ada yang menyoal, kenapa direkam sekarang?’ bebernya.
“Sebenarnya ini itikad positif dari negara. Sebenarnya masyarakat kan, bisa datang langsung (melakukan perekaman e-KTP). Tapi Dukcapil, sejak saya Dirjen, delapan tahun itu jemput bola,” tambah Zudan lagi.
Ia pun menanggapi santai jika ada sorotan terkait edaran melakukan perekaman e-KTP menjelang pencoblosan pilkada. Dia menegaskan Pemprov Sulsel hanya menjalankan program untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya sudah biasa begitu. Kalau di kita (pemerintahan) itu, kadang-kadang ya, enggak melayani pun salah. Melayani pun kadang-kadang ada yang ngomong salah. Maka saya minta semuanya, biarkan pemerintah tetap menjalankan tugasnya,” tutur Zudan.
Diketahui, Disdukcapil Sulsel mendorong perekaman e-KTP berdasarkan surat bernomor: 400.12.4/2483/Disdukcapil yang diteken Kepala Disdukcapil Sulsel Iqbal Suhaeb. Dalam surat itu, Disdik Sulsel diminta mengarahkan siswa yang sudah berumur 17 tahun melakukan perekaman e-KTP di depan Gedung Dekranasda Sulsel pada tanggal 12, 20, dan 27 Oktober.
Berdasarkan data Dinas Dukcapil Sulsel, pemilih pemula di Sulsel mencapai 297.574 orang. Dari jumlah itu yang melakukan perekaman KTP-el 193.406 orang atau 64,99 persen. Sisanya ada 104.149 orang yang belum melakukan perekaman.
Sementara, khusus di Makassar, dari 53.287 pemilih pemula, sebanyak 29.452 orang atau 55,27 persen telah melakukan perekaman. Sisanya 23.834 orang belum melakukan perekaman. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel dan Wamendagri Dorong Kepemimpinan Hijau Lewat Green Leadership Forum II
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon. Hal ini ditegaskan dalam Green Leadership Forum II yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Forum ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman.
Mengangkat tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”, forum ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan penting seperti Country Representative The Asia Foundation Indonesia (TAF) Hana A. Satriyo, Direktur Eksekutif PATTIRO Fitria Muslih, kepala daerah se-Sulsel, akademisi, NGO, serta pegiat lingkungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menekankan pentingnya memperkuat kepemimpinan hijau (green leadership) di tingkat daerah.
“Sulsel ini adalah provinsi yang bisa dikatakan terbaik ya, yang berkomitmen untuk perencanaan penganggaran dari program-program mitigasi perubahan iklim dan mendorong kepemimpinan hijau,” ujar Bima.
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor seperti antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
“Saya lihat bagaimana pemerintahan Provinsi Sulsel dengan kota, kabupaten berkolaborasi dalam kerangka pentahelix dengan kampus, NGO, The Asia Foundation, PINUS dan Pattiro. Ini contoh baik, ini best practice lah menurut saya di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara, Sekda Sulsel Jufri Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa forum ini adalah bukti konkret dari kolaborasi lintas pihak yang konsisten sejak suksesnya Green Leadership Forum pertama pada 2022.
“Forum ini adalah bukti nyata dari keberlanjutan komitmen kita bersama, setelah kesuksesan Green Leadership Forum pertama pada tahun 2022 yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan inovatif Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” ujar Jufri.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulsel telah menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah.
“Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan isu lingkungan perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Komitmen ini secara eksplisit termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Sulsel,” terangnya.
Jufri menyebutkan bahwa prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon sudah menjadi bagian integral dari Rancangan Akhir RPJMD Sulsel 2025–2029.
Dalam misinya, Sulsel menargetkan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap Green Leadership Forum II menjadi momentum sinergi pemerintah pusat, daerah, NGO, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan para pihak dan sinergi satu dengan lainnya, kami optimis pencapaian pembangunan menuju Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter dapat terwujud,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari forum ini, diluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk Kabupaten Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.
Selain itu, Bupati Maros menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Forum ini juga memberikan penghargaan kepada 7 kabupaten dan 1 kota yang telah memiliki kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login