Politics

Kampanye di Malimongan, Amri Arsyid Yakinkan Ibu-Ibu Program Bantuan Usaha 10 Juta

Published

11 bulan ago

14 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Calon Wali Kota Makassar, Amri Arsyid, terus bergerak meyakinkan warga terkait program bantuan usaha 10 juta perorang.

Amri kali ini bertemu warga Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Makassar. Pasangan nomor urut 4 ini berkomitmen untuk memberdayakan emak-emak melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Bantuan 10 juta itu program yang menjadi solusi untuk membantu ibu-ibu agar berpenghasilan. Ekonomi rumahan bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Misalnya, ibu-ibu berkumpul dan membuat satu produk bersama, nanti bisa dijual,” ujar Amri saat menyampaikan programnya di hadapan warga.

Ketua DPW PKS Sulsel ini menjamin jika pasangan AMAN terpilih program yang menjadi perioritas segera dibuatkan regulasi, yang mendukung pemasaran produk-produk UMKM.

“Selain modal, ibu-ibu juga perlu pelatihan keterampilan dan strategi pemasaran. Pemerintah perlu membuat regulasi, seperti mewajibkan toko-toko untuk mendisplay produk UMKM asli Makassar,” tambahnya.

Amri Arsyid menambahkan, nantinya regulasi pemerintah untuk mendukung UMKM, yakni kewajiban bagi supermarket dan toko-toko untuk menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM lokal. Langkah ini akan membantu pemasaran produk rumahan yang dibuat oleh ibu-ibu di Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Amri juga mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, jika ia dan pasangannya Rahman Bando terpilih sebagai pemimpin Kota Makassar, mereka akan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait kesejahteraan ekonomi.

“Kalau kebutuhan dasar, seperti perut masyarakat, tidak terpenuhi, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Program kami akan fokus memberikan solusi yang membahagiakan emak-emak. Karena jika emak-emak di rumah bahagia, maka keluarga dan Kota Makassar akan aman,” ungkap Amri.

Program modal usaha ini mendapat sambutan positif dari warga, salah satunya Ibu Fatma, yang merupakan pelaku usaha rumahan. Menurutnya, program Makassar Aman sangat membantu, terutama dengan adanya pelatihan yang disertakan dalam program tersebut.

“Saya sangat antusias dengan program modal kerja Rp10 juta ini. Saya punya usaha rumahan yang ingin dikembangkan, tetapi terbatas oleh pengetahuan dan modal.

Dengan adanya pelatihan dan modal dari program ini, saya bisa mengembangkan usaha dan membantu ekonomi keluarga,” kata Ibu Fatma.

Program ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu-ibu rumah tangga di Kota Makassar. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

4 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.