Politics

Appi-Aliyah Unggul Pada Tiga Lembaga

Published

11 bulan ago

14 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Politisi Partai Golkar selaku calon wali kota Makassar nomor urut satu Munafri Arifuddin alias Appi yang maju bersama politisi Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham dengan tagline MULIA unggul untuk tingkat keterpilihan atau elektabilitas sebesar 36.7 persen berdasarkan hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia.

Hasil survei Indikator juga menempatkan pasangan calon (Paslon) nomor urut tiga Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi Amir Uskara (INIMI) diposisi kedua dengan 25 persen.

Kemudian posisi ke tiga ditempati Paslon nomor urut dua, Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (SEHATI) dengan persentase dukungan 18.9 persen.

Sedangkan Paslon nomor urut empat Muhammad Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (AMAN) mendapat dukungan 3.6 persen. Dan sisanya merupakan massa mengambang sekitar 15.9 persen.

Penarikan sampel survei ini menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 800 orang. Berasal dari seluruh kecamatan di Kota Makassar yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 800 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Pada top of mind calon wali kota, Appi paling banyak disebut 29,1 persen, kemudian Indira 20,5 persen dan Andi Seto Gadhista Asapa 14,3 persen. Nama lain jauh lebih rendah. Belum menentukan pilihan 32.7 persen,” ujar Peneliti Indikator, Bawono Kumoro, Minggu (13/10).

Sebelumnya, sejumlah lembaga survei telah merilis elektabilitas bakal calon wali kota Makassar 2024. Berdasarkan hasil lembaga survei, elektabilitas Appi yang juga Ketua DPD II Golkar Makassar berada di posisi teratas dan dikejar oleh istri Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Indira Jusuf Ismail.

Sementara Andi Seto Gadhista Asapa terpaut selisih cukup jauh di posisi ketiga berdasarkan hasil survei Parameter Publik Indonesia (PPI), di Hotel Mercure Makassar pada Rabu 7 Agustus 2024 lalu.

Appi berada pada posisi 46,6 persen, disusul Indira dengan persentase dukungan 30,7 persen. Lalu Seto di posisi 10,7 persen.

PPI juga memotret kandidat berpasangan, hasilnya pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham 44,2 persen, pasangan kedua Indira Yusuf Ismail-Ilham Fauzi 28,0 persen yang ketiga Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi 7,7 persen sementara undecided voters 20,1 persen.

Direktur Eksekutif PPI, Ras MD mengatakan, survei ini dilakukan sejak 25-31 Juli 2024 dan jumlah sampel sebanyak 440 responden dengan metode wawancara tatap muka.

“Bila head to head, Pak Munafri Arifuddin 59,1 persen dan Andi Seto15,2 persen,” kata Ras belum lama ini.

Hasil survei lembaga Script Survei Indonesia (SSI) juga menempatkan elektabilitas Appi berada di posisi teratas.

Appi memperoleh dukungan 19,17 persen, Indira 18,67 persen, lalu Seto dengan 3,17 persen dan Amri Arsyid meraih elektabilitas di bawah 3 persen. Berdasarkan hasil 3 lembaga survei di atas, Appi masih unggul dan dikejar Indira Yusuf Ismail. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

4 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.