Politics

Dukung Seto-Rezki, Sebanyak 13 Ribu Perawat di Makassar Siap Sosialisasikan Pasangan Sehati

Published

11 bulan ago

7 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi kembali mendapatkan dukungan di Pilkada Makassar. Kali ini, giliran Perkumpulan Perawatan Pembaharuan Indonesia (PPPI) Makassar merapat ke Paslon nomor urut 2 itu.

Dukungan ke pasangan dengan tagline Sehati ini disampaikan saat perwakilan PPPI Makassar berkunjung dan bersilaturahmi dengan Andi Seto di posko pemenangan Sehati, Jalan AP Pettarani, Senin (7/10/2024).

Adapun perwakilan yang hadir, antara lain; Trimaya selaku Wakil Ketua Umum DPN PPPI sekaligus Direktur Politeknik Sandi Karsa Makassar, Mustajab dari Dewan Pengawas PPPI yang juga pensiunan RS Wahidin Makassar.

Hadir pula Ketua DPD PPPI Sulsel Abubakar, Sekretaris DPD PPPI Sulsel Sarifuddin A Latif. Ketua PPPI Makassar Muh Ihksan, serta Sekretaris PPPI Makassar Muh Akbar.

Ketua PPPI Makassar Muh Ihsan Kamaruddin mengungkapkan alasan mereka mendukung pasangan Sehati karena visi misi yang sejalan. Seto-Rezki dianggap tidak melupakan sektor kesehatan.

“Ini bentuk dukungan. Kami mencoba menyingkronkan antar program dan kami melihat program yang sinergi dengan apa yang menjadi visi misi kami juga,”kata Ihsan.

Dengan bergabungnya PPPI semakin memperkuat barisan Seto-Rezki di Pilkada Makassar. Jumlah perawat di Makassar mencapai 13 ribu. Hal ini akan membantu mensosialisasikan program kepada masyarakat.

“Kami banyak bersentuhan dengan masyarakat, artinya kita mencoba sinkronkan dengan program yang Pak Seto tawarkan dengan kinerja kami,”jelasnya.

Di sisi lain, PPPI Makassar berharap bisa segera bekerja untuk pasangan Sehati. Terjun ke masyarakat dan membantu program pemeriksaan gratis yang saat ini telah berjalan.

“Besar harapan kami agar kami bisa membantu memberikan pelayanan kesehatan yang langsung kepada masyarakat. Baik itu pemeriksaan kesehatan gratis, sunatan massal, dan banyak hal lainnya,”pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN PPPI, Dr Trimaya menyebutkan pasangan Sehati layak didukung karena komitmentnya membawa kesejahteraan masyarakat di segala lapisan. Sehingga bisa membangun keharmonisan dalam bermasyarakat.

“PPPI memberikan dukungan pencalonan Andi Seto Asapa sebagai Wali Kota Makassar dan membantu mensosialisasikan visi misi pasangan Sehati khusus bidang pendidikan dan Kesehatan,”tegas Direktur Politeknik Sandi Karsa Makassar ini.

Sementara itu, Andi Seto mengatakan, dukungan dari para perawat di Makassar ini akan menambah kekuatan pasangan Sehati di Pilkada Makassar. Utamanya dalam mensosialisasikan program Sehati ke masyarakat.

“Mereka punya anggota sangat banyak total 13 ribu perawat di Kota Makassar. Mereka punya anggota sangat besar, mudah-mudahan bisa membantu kami mensosialisasikan program-program yang insyaallah solusi untuk Kota Makassar terkhusus lagi memang banyak program kami di bidang kesehatan yang menurut mereka mudah-mudahan bisa membantu masyarakat,”kata Seto yang baru berusia 40 tahun.

Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini menegaskan komitmennya bersama Rezki Mulfiati Lutfi untuk memperhatikan semua sektor termasuk kesejahteraan perawat jika terpilih di 27 November mendatang.

“kedepannya perawat bisa diberikan perhatian lebih apabila pasangan Sehati terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar,”pungkas Seto. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

4 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.