Politics

Jubir SEHATI: Hanya Dengan Seto-Rezki Makassar Tidak Mundur Lagi

Published

12 bulan ago

30 September 2024

Kitasulsel–Makassar Tagline “Lanjutkan Makassar Tambah Baik” memang sangat tepat dialamatkan oleh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali KOta Makassar, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi.

Bagaimana tidak, duet pemilik nomor urut 2 akrab dikenal “Sehati” di Pilkada Makassar itu merupakan sosok figur yang sudah teruji pengalamannya di bidang pemerintahan dan legislatif.

Andi Seto Asapa yang sudah memimpin Kabupaten Sinjai periode 2018-2023 dan Rezki Mulfiati Lutfi dua kali terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel, memang sudah kenyang akan pengalaman birokrasi.

“Maka semua keberhasilan Makassar selama ini kita lihat, memang lebih pantas Pak Andi Seto dan Ibu Rezki yang melanjutkan,” kata Juru bicara Sehati, Mustagfir Sabri dalam acara Ngobrol Politik mengupas program Sehati menuju visi Indonesia emas 2045 di salah satu podcast media, Senin (30/9/2024).

Moses begitu ia disapa mengungkapkan percepatan pemerintahan Kota Makassar kedepan jika Sehati diamanahkan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka tidak ada lagi yang namanya adaptasi birokrasi.

“Pentingnya membangun birokrasi yang lebih transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, itulah yang Pak Seto dan Ibu Rezki terapkan nanti, jadi bukan lagi coba-coba,” ungkapnya.

Salah satunya adalah, kata Moses, digitalisasi berbasis KTP untuk nyaman pelayanan kesehatan bagi warga, dan iuran sampah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Inisiatif ini bertujuan untuk memangkas birokrasi berbelit, mempercepat waktu pelayanan, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan berkualitas hanya dengan menunjukkan KTP Makassar saja,” jelasnya.

“Begitu juga terkait penerapan iuran sampah gratis di tiap lorong atau pemukiman warga, jadi begitu jam 7 pagi sampah yang ada di depan rumah ta’ sudah tidak terlihat lagi karena sudah diangkut oleh petugas kebersihan tiap hari,” tambah Moses.

Apalagi, program nyaman pendidikan paripurna bagi seluruh siswa SD-SMP jika tahun ajaran baru. Menurut Moses, Seto-Rezki berkomitmen memberikan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis untuk anak di Makassar.

“Bukan tidak mungkin jika pemimpinnya mau melaksanakan itu, Insyaallah terwujud. Jadi tidak ada lagi keresahan bagi orang tua jika tahun ajaran baru harus mengeluh soal biaya seragam sekolah,” terangnya.

Maka dari itulah, Seto-Rezki hadir di Kota Makassar dengan mengusung program inovatif yang mendukung visi Indonesia emas 2045. Program ini menitikberatkan pada reformasi birokrasi berbasis digital.

“Kalau pemimpinnya berpengalaman dan kerja cepat, maka tidak ada lagi misalnya warga dari Biringkanaya atau Tamalate datang ke Disdukacpil menunggu berminggu-minggu urus KTP,” katanya.

Dalam acara ngobrol politik tersebut, Pengamat politik asal Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto turut memberikan apresiasi terhadap program reformasi birokrasi berbasis digital yang diusung oleh Sehati dalam pemilihan mendatang.

Program tersebut dianggap sebagai langkah inovatif dan relevan dalam menghadapi tantangan era digital percepatan pelayanan, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, inisiatif ini sangat tepat di tengah meningkatnya kebutuhan akan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi birokrasi akan mampu mengatasi sejumlah masalah yang sering kali ditemui dalam pemerintahan, seperti lambatnya proses pelayanan publik, ketidakjelasan alur birokrasi, dan potensi kebocoran anggaran.

“Nah, Andi Seto dan Rezki yang paham soal penganggaran dengan sistem digital, semua lebih terpantau, dan ini bisa memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyambut baik rencana iuran sampah gratis bagi warga menengah ke bawah, yang dinilai sebagai kebijakan pro-rakyat dan tepat sasaran.

Penghapusan iuran sampah bagi kelompok masyarakat rentan dinilai akan membantu meringankan beban hidup masyarakat Kota Makassar kedepan.

“Yang perlu digaris bawahi juga mengenai sergam dan perlengkapan sekolah gratis dari paslon Seto Rezki, saya pikir para orang tua di Makassar menyambut baik adanya program ini,” pungkasnya. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.