Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Puncak HUT Sulbar, Tumbuh Bersama IKN, Sulbar Malaqbi Maju Berkelanjutan

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Rapat Paripurna Istimewa Puncak HUT ke 20 Provinsi Sulawesi Barat berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Minggu 22 September 2024.

Perayaan HUT Sulbar tahun ini mengusung tema Sulawesi Barat Malaqbi Maju Dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Biru Yang Inklusif.

Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi, bersama PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin serta Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Abdul Halim dan Abdul Rahim. Turut hadir Bupati se Sulawesi Barat, Forkopimda Sulbar, Tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar, tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat.

PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih kepada tokoh pejuang pembentukan provinsi Sulbar, berkat perjuangan dan pengorbanan sehingga Sulbar kini dapat menikmati dua tahun berdiri sebagai suatu provinsi.

“Karena perjuangan tokoh jejuanglah sehingga hari ini kita bisa merayakan HUT Sulbar ke 20 tahun,” kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, sejak bertugas di Sulbar 17 Mei 2024 telah menyasar hingga pelosok berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat, membangun komunikasi dan mendengarkan aspirasi, berangkat dari dialog yang terbangun, Sulbar harus menemukan jalan menuju Indonesia emas 2045.

Salah satunya dituangkan dalam RPJPD Sulbar sebagai semangat arah pembangunan Sulawesi Barat di masa yang akan datang. Selain itu Bahtiar menghadirkan Peta Sulawesi Barat dengan menambahkan keberadaan kepulauan di Sulawesi Barat untuk menggambarkan potensi wilayah yang berdekatan IKN. Pulau Balabalakang menjadi Halaman Depan Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan ki Integritas dan Keteladanan

Lanjut Bahtiar, sebagaimana visi Sulbar, Sulbar malaqbi maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif.

Bahtiar menjelaskan Malaqbi mengandung makna luhur, yaitu keinginan untuk mencapai derajat manusia yang mulia dan bermartabat, sikap dan perilakunya mencerminkan manusia yang beradab mengedepankan nilai-nilai akhlak etika moral dan agama,

“Ini menjadi pondasi yang penting dalam mewujudkan pembangunan yang maju dan berkelanjutan,” jelas Bahtiar.

Sementara dalam rangka konsep ekonomi hijau dan biru yang inklusif menjadi sangat relevan apalagi Sulbar daerah rawan bencana termasuk mengantisipasi ancaman megathrust. Ekonomi hijau mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan. Kondisi perekonomian Sulbar yang rendah karbon, efisien dalam pembangunan sumber daya, serta inklusif secara sosial sehingga berdampak pada kesejahteraan, keadilan sosial , pengurangan risiko lingkungan dan kelangkaan ideologi. Sementara ekonomi biru fokus pada potensi besar yang kita miliki pada sumber daya laut dan pesisir.

“Kita Sulbar bersyukur adalah daerah yang udaranya terbersih se asia tenggara,makanya harus kita pertahankan Karena melalui konsep ini pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi memastikan keberlanjutan alam kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sebagai provinsi yang kaya akan keindahan alam, baik di laut dan darat Sulbar memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam penerapan ekonomi hijau dan biru di Indonesia,” ucap Bahtiar.

BACA JUGA  Wagub Sulbar Turun Tangan Bantu Anak Pengidap Ginjal di Malunda

Lanjut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini, sebagai pj Gubernur telah fokus pada delapan agenda prioritas, antara lain mengawal pilkada, serentak, penanganan gizi buruk stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, mendorong investasi dan konektivitas wilayah, mewujudkan kemandirian daerah melalui daulat pangan, dan menjaga stabilitas keamanan dan politik.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong sulbar tumbuh bersama IKN. menurutnya, suatu kesyukuran sebab Sulbar bersebelahan dengan IKN. Ini merupakan peluang luar biasa.

“Oleh karenanya kita harus mengubah arah jarum jam, Ada banyak jutaan orang puluhan juta orang akan tinggal di IKN semua perlu makan, pasti makan dan minumnya diproduksi dari Sulbar. Sehingga kita harus memproduksi. Sulbarlah yang paling kaya dan dekat dengan IKN. Peluang ini harus difokuskan, energi kita harus dilipatgandakan,” kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan dua dekade sulbar masih harus fokus pada beberapa permasalahan, seperti Indeks Pembangunan Manusia yang masih dibawah rata-rata nasional. Stunting 30.0 masih jauh dari target 14 persen, Kemiskinan Ekstrem 11,2 persen. Untuk itu, Bahtiar mengaak, Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk terus bersatu padu membangun Sulbar

BACA JUGA  Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sekprov Sulbar Harap Lahirkan Pekerja Profesional

“Kuncinya perlu kerjasama dan kolaborasi kita semua. Ini yang harus kita kuatkan untuk membangun Sulbar hari ini dan kedepan,” kata Bahtiar.

Kerjasama dan kolaborasi tersebut salah satunya dapat diwujudkan dengan kekompakan enam kabupaten bersama provinsi memfokuskan APBD dua hingga tiga tahun ke depan menyelesaikan persoalan kemiskinan, stunting, dan pengangguran.

Selain itu Seluruh lapisan masyarakat kita harus bersatu untuk membangun sulbar dan menjaga harmoni di tengah perhelatan Pilkada Serentak Rabu 27 November 2024 mendatang.

Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi mengatakan, dalam menapaki 20 tahun Sulbar telah melewati banyak tantangan dan bersyukur Sulbar terus bergerak maju. Menurutnya dengan potensi Sulbar telah menjadi harapan dan menguatkan optimisme untuk masa depan yang lebih baik.

Selain itu, dua dekade adalah waktu yang cukup untuk mengumpulkan pengalaman. Dalam konteks ini, refleksi terhadap masa lalu menjadi modal penting dalam menentukan

arah dan bentuk masa depan Sulawesi Barat sesuai yang dicita-citakan.

“Pada usia ini pula komitmen terhadap Keterhubungan dan Kolaborasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif sehingga daerah ini mampu mencapai tujuan yang diharapkan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Sulawesi Barat,” kata Suraidah. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BACA JUGA  Pj Gubernur Bahtiar Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Baznas Sulbar

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

BACA JUGA  Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sekprov Sulbar Harap Lahirkan Pekerja Profesional

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel