Nasional
Singgung Teror Ledakan Pager di Lebanon, Jusuf Kalla: Umat Islam Tertinggal di Bidang Teknologi
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK, menilai, ummat Islam saat ini tertinggal dalam bidang teknologi. Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi keynote spech diacara wisuda sarjana ke 25 Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).
Bagi JK, ketertinggalan itu membuka mata akan kejadian yang terjadi di Gaza bahkan Lebanon, beberapa hari terakhir.
“Dunia islam saat ini mengalami fluktuasi yang sangat rumit. Tiap hari kita melihat bagaimana di Gaza. Kemarin di Libanon, apa yang membuat kematian, karena kita kalah dibidang teknologi,” kata JK di hadapan wisudawan civitas akademika Universitas Darunnajah.
JK memandang pentingnya Islam menguasai dan memahami bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Ketua DMI ini, penguasaan dan kemampuan dibidang ilmu dan teknologi adalah salah satu jalan utama untuk meningkatkan daya saing bangsa.
“Saya selalu katakan untuk meningkatkan daya saing, dasarnya mempelajari ilmu dan teknologi. Tidak ada negara yang daya saingnya rendah selama mengedepankan ilmu dan teknologi,” tegas JK lagi.
Ia menyebut sejumlah negara maju yang terdepan karena menguasai science dan teknologi. Seperti Jepang, Korea dan Singapura. Negara-negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tapi mereka mengutamakan sumber daya manusia (SDM) dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Indonesia kaya SDA tapi tidak maju. Itu artinya, tanpa scinence, tanpa teknologi daya saing kita ketinggalan dan daya saing kita rendah,” ujar JK.
JK juga mengingatkan jika Umat Islam pernah mengalami kejayaan di masa lalu. Faktor penyebabnya adalah karena Islam pada saat itu menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditopang oleh ulama dan pengusaha.
“Kejayaan Islam pada abad ke 9 lalu adalah kerja sama antara tiga hal, yaitu ulama, SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengusaha. Begitu pemerintah meguasai, maka mundurlah Islam saat itu,” tutur JK.
Olehnya itu, JK mengajak agar mencontoh negara-negara maju yang mengedepankan penguasaan ilmu pegetahuan dan tekologi serta inovasi. Dengan jalan itu, JK yakin, akan mengembalikan kejayaan umat Islam seperti beberapa abad lalu. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Upaya pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat kembali diwujudkan melalui bantuan sosial (Bansos) tambahan yang digulirkan sejak awal Juni 2025.
Skema ini menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dengan total anggaran mencapai Rp11,93 triliun.
Setiap penerima mendapatkan paket bantuan berupa 20 kilogram beras dan uang tunai senilai Rp400 ribu.
Bantuan diberikan satu kali pada bulan Juni, namun mencakup kebutuhan dua bulan sekaligus, yaitu Juni dan Juli.
Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak 5 Juni 2025 dan ditargetkan selesai sebelum akhir Juli, tergantung wilayah masing-masing.
Rincian Penyaluran dan Jadwalnya
Berdasarkan data hingga 17 Juni, sebagian penerima telah memperoleh bantuan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa 10 kg beras dan Rp200 ribu tunai, disusul tahap kedua dengan jumlah yang sama.
Skema distribusi ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara lebih merata dan tepat waktu.
Kriteria Penerima Bantuan
Program ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memenuhi beberapa syarat, antara lain:
Memiliki e-KTP
Masuk kategori miskin atau rentan miskin
Terdaftar sebagai penerima BPNT atau PKH
Termasuk dalam desil 1 hingga 4 pendapatan nasional
Tidak berstatus ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD
Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti BLT atau program Prakerja
Verifikasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan bantuan disalurkan secara akurat dan sesuai sasaran.
Proses Distribusi dan Cara Penerimaan
Untuk distribusi beras, pemerintah bekerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan melalui rumah-rumah warga atau titik distribusi komunal. Sementara untuk bantuan uang tunai, penyaluran dilakukan melalui dua jalur:
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN)
Pos Indonesia, khusus bagi daerah yang belum menggunakan KKS
Informasi resmi terkait bantuan ini akan disampaikan melalui surat pemberitahuan atau pesan dari pihak desa/kelurahan.
Masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos dari Kemensos.
Jika merasa berhak namun belum terdaftar, warga diminta segera melapor ke kantor desa atau kelurahan agar dapat dimasukkan dalam data DTSEN untuk proses bantuan berikutnya.
Bantuan ini diharapkan dapat membantu kebutuhan pokok warga selama dua bulan ke depan.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera memeriksa status bantuan dan tidak ragu melapor jika belum menerima, agar tidak tertinggal dalam proses distribusi selanjutnya. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login