Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Pejuang Pembentukan Sulbar dan Pemangku Kepentingan Silaturahmi Jelang Puncak HUT Sulbar ke 20

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) dengan eksponen pejuang pembentukan Provinsi Sulbar dan pemangku kepentingan, sehari sebelum puncak peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun, Sabtu, 21 September 2024.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memaparkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Sulbar yang terjadi dari tahun ke tahun. Ia mengungkapkan, terjadi pertumbuhan ekonomi di provinsi ke 33 di Indonesia ini.

“Ekonomi kita memang bertumbuh sampai di 2024 ini. Namun, pertumbuhan (ekonomi) kita ini belum cukup signifikan. Ini perspektif ekonomi,” kata Muhammad Idris.

Ia juga mengungkapkan, pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar masih sangat lemah. PDRB sendiri adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.

BACA JUGA  DPRD Sulbar Dukung Pj Gubernur Bahtiar Perjuangkan APBD Pro Rakyat

“Sekarang pertumbuhan PDRB kita ini, masih sangat lemah, kecil,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung soal perspektif sosial politik yang terjadi sejak pembentukan Sulbar. Menurutnya, harus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik yang ada di Sulbar.

“Ternyata daerah-daerah baru, termasuk daerah otonomi baru kita di Sulbar ini, kita harus terus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik kita.

Ada 7 dosa sosial yang dapat mematikan yang disampaikan Mahatma Gandhi 80 tahun lalu, yakni politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, erniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, serta peribadatan tanpa pengorbanan,” pungkas Muhammad Idris.

Pada kesempatan yang sama, Pejuang Pembentukan Sulbar, Basri Hasanudin mengaku, membatalkan keberangkatannya ke Jakarta demi menghadiri undangan peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun yang akan dilangsungkan di gedung DPRD Sulbar, Minggu, 22 September 2024 besok.

BACA JUGA  Usai Terima Penghargaan Kabar Award 2024 dari KGI, Bahtiar Sampaikan Orasi: Kembalikan Nurani Pemerintahan

“Karena agenda di Mamuju ini adalah agenda memperingati HUT Sulbar yang ke 20, maka saya tunda keberangkatan ke Jakarta itu karena HUT Sulbar lebih penting. Sulbar ini tidak bisa saya lupakan,” kata Basri Hasanuddin.

Ia pun menjelaskan, Pemprov Sulbar harus kerja keras untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dibutuhkan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah yang lebih maju kedepannya.

“Peningkatan SDM juga dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Kita berharap, mereka yang terpilih pada Pilkada serentak bisa menahkodai Sulbar lima tahun kedepannya,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

BACA JUGA  Resmikan Gedung DPRD Sulbar Tahan Gempa, Pj Bahtiar: Terimakasih Presiden

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

BACA JUGA  DPRD Sulbar Dukung Pj Gubernur Bahtiar Perjuangkan APBD Pro Rakyat

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel