Pemkot Makassar
Danny Pomanto Paparkan Makassar Low Carbon City di Kuliah Perdana Mahasiswa Magister Arsitektur SAP

Kitasulsel–BANDUNG Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjadi pembicara pada Kuliah Perdana Semester I TA 2024/2025 Mahasiswa Magister Arsitektur Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (20/9/2024).
Pada kesempatan itu, Danny Pomanto berkesempatan sharing atau berbagi informasi terkait bagaimana komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mendesain pembangunan berkelanjutan berbasis lokal.

Di hadapan Mahasiswa Magister Arsitektur SAPPK ITB, Danny Pomanto menjelaskan tentang Makassar Low Carbon City. Yaitu sebuah tekad dan aksi lokal untuk merespon isu global dengan konsep keberlanjutan.
Berlatarbelakang sebagai seorang arsitek, Danny Pomanto selalu menggunakan riset setiap mengambil kebijakan agar tepat sesaran karena telah teruji lewat banyaknya pikiran/ide.

Di awal materinya, Danny Pomanto berbicara tentang suhu bumi yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut terlihat saat tahun 1977 penduduk di bumi sudah mencapai 4,2 miliar.
Fenomena ini membuat terjadinya bencana populasi. Saat ini, kata Danny Pomanto penduduk di dunia sudah berjumlah 8 miliar lebih, dan suhu bumi naik hingga 1,4 derajat.
Akibat populasi yang over kapasitas, maka kebutuhan pangan meningkat. Maka terjadi industrialisasi, eksploitasi sumber daya alam, hingga deforestasi atau penggundulan hutan. Karena idealnya produksi pangan dunia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 6 miliar penduduk.
“Akibat deforestasi ini, mulai terjadi pencemaran sehingga menyebabkan emisi karbon. Akibatnya naik suhu bumi, es mencair, volume air meningkat dan terjadi sea level rise (kenaikan permukaan air laut),” kata Danny Pomanto.
Untuk itu, upaya Pemerintah Kota Makassar menekan emisi karbon merupakan tanggung jawab bersama di dalam keberlanjutan sebuah kota. Ada empat tahapan dalam membangun Makassar Low Carbon City.
Diantaranya, revisi tata ruang, penerapan teknologi hijau, gerakan dekarbonisasi dan oksigenisasi, serta perubahan perilaku sosial.
“Kalau kita mau bikin atau mendesain kota kita ini suistainable atau berkelanjutan dan resilien, maka perilaku harus diubah,” tegas Danny Pomanto.
Menjadikan kota yang suistainable, Pemkot Makassar telah mengeluarkan beragam kebijakan untuk menekan emisi karbon.
Mulai dari penggunaan solar panel di sekolah dan perkantoran, pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik, hingga beralih menggunakan transportasi berbasis EV (Electrical Vehicle).
“Sekarang on progress 200 sekolah kita itu kita alihkan semua menggunakan solar panel, malam hari saya pakai energi solarnya untuk penerangan jalan. Kita juga punya mobil Dottorotta, itu kita tambah 47 mobil dengan teknologi EV,” terangnya.
Inovasi Dottorotta dengan beragam keunggulannya di tambah dengan kebijakan pemerintah kota dalam memperbaiki kualitas kesehatan di Makassar membuat WHO menobatkan sebagai Kota Sehat Asia Tenggara (ASEAN) 2024.
Sementara itu, Dekan SAPPK ITB Prof Sri Maryanti mengucapkan terima kasih kepada Danny Pomanto karena teleh meluangkan waktu sharing pengalaman dengan Mahasiswa Magister Arsitektur SAPPK ITB.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pak Danny Pomanto. Pak wali ini adalah seorang arsitek, jadi beliau sebagai expert (pakar) di bidang arsitektur yang juga kebetulan Wali Kota Makassar,” ujarnya
Katanya, salah satu visi-misi SAPPK ITB yaitu untuk menciptakan lingkungan binaan yang berkelanjutan dalam konteks perencanaan, perancangan dan juga pengembangan kebijakan.
Prof Sri Maryati juga menyambut baik rencana kerjasama antara SAPPK ITB dengan Pemkot Makassar dalam kegiatan pengkajian bangunan gedung hijau yang sejalan dengan visi misi SAPPK ITB. (*)
Pemkot Makassar
136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.
Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.
Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.
“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.
Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.
Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.
“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.
Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:
1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)
2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)
3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)
4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)
5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)
6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)
7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)
8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)
9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)
10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)
11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)
12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)
13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)
14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)
15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)
Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login