Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Raih Penghargaan dari Kompas, PJ Bahtiar: Kolaborasi Jadi Kunci Terkendalinya Inflasi di Sulbar

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menerima Penghargaan tokoh kepala daerah peduli Pengendalian Inflasi.

Apresiasi yang diberikan pada acara HUT ke 13 Kompas TV ini dihadiri sejumlah menteri di Jakarta Rabu 11 September 2024.

Apresiasi diberikan berdasarkan amatan kerja jurnalistik Kompas TV di 31 jaringan biru di Seluruh Indonesia. Penghargaan ini bentuk penghormatan dan penghargaan Kompas TV kepada Pemprov Pemkab dan Pemkot yang telah menjalankan amanat pengembangan daerah sesuai UUD 1945.

Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas penghargaan yang diberikan, kedepannya ini menjadi motivasi untuk lebih bekerja lebih baik demi kepentingan masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Terima kasih kerja keras dan kekompakan tim inflasi Sulbar dan tim inflasii kabupaten, seluruhnya tanpa terkecuali. Saya hanya mewakili karya-karya terbaik kawan semuanya,” tutur Bahtiar

BACA JUGA  Hadiri Paripurna Hut Majene ke-479, Sekprov: Provinsi Akan Terus Mendukung Majene Jadi Sentra Pendidikan

Dia pun berharap kolaborasi dan kerjasama terbangun seluruh OPD, instansi vertikal, TNI Polri, Pemda kabupaten tetap terjaga, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi.

Terkait upaya pengendalian inflasi di Sulbar, Pemprov telah melakukan intervensi berbagai sektor melalui sejumlah program, misalnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Suyuti Marzuki mengutarakan, terkendalinya inflasi di Sulbar tidak terlepas dari peran utama sektor kelautan dan perikanan.

“Berdasarkan data yang kami himpun, intervensi sektor Kelautan dan Perikanan di bulan April dinilai berhasil menekan inflasi secara signifikan,” kata Suyuti.

Suyuti mengutarakan, komoditas ikan seperti cakalang, layang, dan bandeng memberikan kontribusi yang paling besar dalam menurunkan inflasi. Sehingga sektor perikanan bukan hanya berperan penting, tetapi dapat dikatakan sebagai penentu utama dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Pj Bahtiar: Literasi Penting Untuk Melahirkan Manusia Produktif Yang Bisa Memproduksi

“Dengan intervensi yang tepat, kita berhasil mengelola harga komoditas perikanan sehingga deflasi tercapai dan nilai tukar nelayan tetap stabil. Keberhasilan ini juga dibantu dengan upaya pencatatan harga ikan kabupaten harian dan per tiga harian,” kata Suyuti.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Sulbar, Waris Bestari mengatakan upaya lain dilakukan dalam pengendalian inflasi di daerah adalah melakukan gerakan pangan murah.

Melalui kebijakan PJ Gubernur, gerakan pangan murah dilakukan lebih masif rutin setiap Minggu.

“Pj Bahtiar telah mendorong agar gerakan pangan murah dapat dilakukan empat kali dalam sepekan,” kata Waris.

Selain itu, sebagaimana arahan PJ Bahtiar, agar dalam melaksanakan gerakan pangan murah senantiasa berkoordinasi dengan forkopimda dan tim pengendalian inflasi, baik di tingkat provinsi dan kabupaten. (*)

BACA JUGA  Dinas Perkim Sulbar Gelar Ekspose Perencanaan, Siapkan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Polman
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Program Pemprov Sulbar 2026: 60 Desa Jadi Target Penanganan Kemiskinan dan Stunting

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202

PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.

Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.

BACA JUGA  Bantuan Biaya Pendidikan S1, S2, dan S3 Bagi Masyarakat, Pemprov Sulawesi Barat Siapkan 1.000 Tahun 2025

Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.

“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas Suhardi Duka.

Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel