Provinsi Sulawesi Barat
Raih Penghargaan dari Kompas, PJ Bahtiar: Kolaborasi Jadi Kunci Terkendalinya Inflasi di Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menerima Penghargaan tokoh kepala daerah peduli Pengendalian Inflasi.
Apresiasi yang diberikan pada acara HUT ke 13 Kompas TV ini dihadiri sejumlah menteri di Jakarta Rabu 11 September 2024.
Apresiasi diberikan berdasarkan amatan kerja jurnalistik Kompas TV di 31 jaringan biru di Seluruh Indonesia. Penghargaan ini bentuk penghormatan dan penghargaan Kompas TV kepada Pemprov Pemkab dan Pemkot yang telah menjalankan amanat pengembangan daerah sesuai UUD 1945.
Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas penghargaan yang diberikan, kedepannya ini menjadi motivasi untuk lebih bekerja lebih baik demi kepentingan masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Terima kasih kerja keras dan kekompakan tim inflasi Sulbar dan tim inflasii kabupaten, seluruhnya tanpa terkecuali. Saya hanya mewakili karya-karya terbaik kawan semuanya,” tutur Bahtiar
Dia pun berharap kolaborasi dan kerjasama terbangun seluruh OPD, instansi vertikal, TNI Polri, Pemda kabupaten tetap terjaga, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi.
Terkait upaya pengendalian inflasi di Sulbar, Pemprov telah melakukan intervensi berbagai sektor melalui sejumlah program, misalnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Suyuti Marzuki mengutarakan, terkendalinya inflasi di Sulbar tidak terlepas dari peran utama sektor kelautan dan perikanan.
“Berdasarkan data yang kami himpun, intervensi sektor Kelautan dan Perikanan di bulan April dinilai berhasil menekan inflasi secara signifikan,” kata Suyuti.
Suyuti mengutarakan, komoditas ikan seperti cakalang, layang, dan bandeng memberikan kontribusi yang paling besar dalam menurunkan inflasi. Sehingga sektor perikanan bukan hanya berperan penting, tetapi dapat dikatakan sebagai penentu utama dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Barat.
“Dengan intervensi yang tepat, kita berhasil mengelola harga komoditas perikanan sehingga deflasi tercapai dan nilai tukar nelayan tetap stabil. Keberhasilan ini juga dibantu dengan upaya pencatatan harga ikan kabupaten harian dan per tiga harian,” kata Suyuti.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Sulbar, Waris Bestari mengatakan upaya lain dilakukan dalam pengendalian inflasi di daerah adalah melakukan gerakan pangan murah.
Melalui kebijakan PJ Gubernur, gerakan pangan murah dilakukan lebih masif rutin setiap Minggu.
“Pj Bahtiar telah mendorong agar gerakan pangan murah dapat dilakukan empat kali dalam sepekan,” kata Waris.
Selain itu, sebagaimana arahan PJ Bahtiar, agar dalam melaksanakan gerakan pangan murah senantiasa berkoordinasi dengan forkopimda dan tim pengendalian inflasi, baik di tingkat provinsi dan kabupaten. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:
1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar
2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar
3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar
4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.
Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.
Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login