Connect with us

Pemkot Makassar

Fokus Turunkan Angka Stunting, Pj Sekda Kota Makassar Tekankan Pentingnya Kolaborasi Multisektoral

Published

on

Kitasulsel–Makassar Masalah penurunan angka Stunting menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar.

Karenanya, Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas serta kerjasama multisektoral agar dapat mewujudkan zero stunting di Kota Makassar.

Hal itu diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Makassar dalam rangka menyatukan persepsi dan evaluasi serta tindak lanjut aksi intervensi bersama, di Ruang Sipakatau, Kamis (12/09/24).

“Kita telah ketahui bersama bahwa Program Percepatan Penurunan Stunting adalah program yang multisektoral, dimana harus dikerjakan bersama- sama dari berbagai dinas terkait secara koordinatif, terstruktur, terencana dan logis.

BACA JUGA  Tinjau Gudang KPU, Andi Arwin Azis: Logistik Pilkada Siap Didistribusikan

Kita semua tentu berharap agar tingkat Kota Kecamatan, Kecamatan dan Kelurahan dapat bersinergi sehingga kita bisa menurunkan prevalensi stunting di Kota Makassar,” ucap Firman.

Firman menjelaskan rakor stunting ini juga digelar karena adanya agenda pusat yang akan dihelat pada bulan September 2024. Agenda tersebut dimulai pelaksanaan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) tahun 2024 dimana salah satu indikator utama survei ini adalah stunting.

Karenanya diperlukan segera aksi nyata yang lebih konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas khususnya pada level Keluarga.

Seluruh intervensi harus difokuskan pada penguatan Kelurahan prioritas dan keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (seribu HPK).

Melihat hal tersebut tentunya perlu kolaborasi yang baik dalam mendukung pelaksanaan survei yang akan dilakukan pada 71 Kelurahan di 15 Kecamatan.

BACA JUGA  Pj Sekda Makassar Irwan Adnan Hadiri Paripurna Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota AKD DPRD Makassar

“71 kelurahan ini merupakan wilayah-wilayah dengan angka stunting tinggi dan akan menjadi keterwakilan penilaian prevalensi stunting untuk Kota Makassar,” ungkapnya.

Firman menambahkan sejak bulan Juni telah terlaksana pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting diseluruh posyandu namun beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.

Seperti keakuratan dalam melakukan penimbangan dan pengukuran serta perlunya peningkatan kapasitas Kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan.

Selain itu juga berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, diantaranya kegiatan DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting).

Pendampingan Keluarga oleh TPK serta kegiatan KIE Program Bangga Kencana oleh Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana.

BACA JUGA  Nelayan Barang Lompo Segera Nikmati Fasilitas Pabrik Es

“Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor untuk dapat saling mendukung melakukan intervensi penurunan stunting, secara holistic integrative serta memiliki keterukuran target yang jelas,” sebutnya.

Firman juga menekankan kepada para Camat selaku ketua Tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan untuk memaksimalkan perannya.

Dan terus memantau kinerja TPPS Kelurahan dalam mengerakkan seluruh sasaran keluarga berisiko stunting untuk dapat rutin datang ke Posyandu setiap bulannya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Batasi Open House Idulfitri 2026, Ikuti Edaran Pemerintah Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan Pemerintah Kota Makassar akan menjalankan edaran pemerintah pusat terkait pembatasan kegiatan open house pada Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026.

Kebijakan tersebut merujuk pada imbauan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.6/3245/SJ, serta merujuk pada surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-40/MS/HL.00/03/2026 tentang pelaksanaan halalbihalal dan open house Idulfitri.

Munafri menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar akan menyesuaikan pelaksanaan open house sesuai arahan tersebut dengan mengurangi kegiatan seremonial.

“Jadi, kami Pemerintah Kota Makassar sudah menerima edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengurangi kegiatan open house saat Lebaran. Artinya kita harus ikuti,” ujarnya saat silaturahmi bersama awak media di rumah jabatan wali kota, Kamis (19/3/2026).

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

Pemerintah pusat tetap menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1447 Hijriah, dengan harapan ibadah yang dijalankan membawa keberkahan serta memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Namun demikian, imbauan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi nasional, termasuk masih adanya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia yang berdampak pada kehidupan masyarakat, serta dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh instansi diimbau untuk mengurangi kegiatan seremonial seperti halalbihalal dan open house, serta mengalihkannya ke kegiatan yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pemberian santunan dan program sosial.

Menindaklanjuti hal itu, Munafri—yang akrab disapa Appi—menjelaskan bahwa pelaksanaan open house di Balai Kota Makassar akan dibatasi hanya pada hari pertama Idulfitri dengan durasi yang lebih singkat.

BACA JUGA  Usai Beri Apresiasi Lomba Mewarnai, Munafri Ingin Pajang Karya Anak PAUD di Ruang Kerjanya

“Pada hari Lebaran, kami hanya membuka di hari pertama, mulai pukul 09.00 sampai 11.00 Wita, terbuka untuk masyarakat umum. Setelah itu tidak ada lagi open house, supaya kita ikut aturan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembatasan tersebut juga sebagai bentuk empati terhadap daerah-daerah yang masih terdampak bencana.

“Dalam edaran pemerintah pusat ditegaskan bahwa masih banyak daerah yang terkena bencana, sehingga kita kurangi waktu pelaksanaan open house menjadi hanya satu hari,” ungkapnya.

Open house tersebut akan digelar di kawasan Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau yang dikenal sebagai Jalan Baru. Kegiatan akan dimulai setelah pelaksanaan salat Idulfitri.

Munafri juga mengungkapkan bahwa sebelumnya kegiatan open house direncanakan berlangsung selama dua hari. Namun, rencana tersebut direvisi setelah terbitnya surat edaran dari pemerintah pusat.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Percepat Operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih

“Kemarin sempat direncanakan dua hari, tapi setelah ada edaran kita kurangi menjadi satu hari saja,” katanya.

Ia pun mempersilakan jajaran perangkat daerah (SKPD) untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya Idulfitri.

Continue Reading

Trending