Pemkot Makassar
Melalui Kajian Perawatan Jenazah, TP PKK Kota Makassar Dorong Kesiapan Masyarakat Hadapi Situasi Darurat
Kitasulsel–Makassar Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan anggota PKK dalam hal perawatan jenazah, Pokja I TP PKK Kota Makassar kembali mengadakan kegiatan rutin Kajian Islam terkait perawatan jenazah, Selasa (3/9/2024).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor TP PKK Kota Makassar, dan diikuti sebanyak 200 masyarakat dari perwakilan 5 kecamatan se-Kota Makassar, yakni Mamajang, Panakkukang, Ujung tanah, Manggala, dan Ujung Pandang.
Kegiatan ini juga bakal dilaksanakan selama tiga hari ke depan dan menyasar seluruh kecamatan di Kota Makassar.
Tema yang diangkat pada kajian kali ini tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga sarat akan nilai-nilai Islami yang dipegang teguh oleh masyarakat Kota Makassar.
Melalui kajian ini, TP PKK Kota Makassar berupaya melestarikan tradisi dan nilai-nilai Islam yang diwariskan secara turun-temurun.
Perawatan jenazah merupakan salah satu ritual penting dalam agama Islam, yang harus dilakukan dengan penuh kesucian dan kehormatan.
Dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai proses ini, Pokja I TP PKK ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki kesiapan mental dan keterampilan yang diperlukan dalam situasi yang memerlukan penanganan jenazah.
Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan peran aktif TP PKK dalam mendukung kesiapan masyarakat menghadapi situasi darurat.
Tidak jarang, pengetahuan tentang perawatan jenazah menjadi krusial ketika suatu keluarga atau kerabat kehilangan anggotanya.
Selain penjelasan teoretis, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan langsung tata cara memandikan dan mengkafani jenazah.
Demonstrasi ini dilakukan oleh para ahli yang dipimpin langsung oleh Ketua Pokja I Yeyen Ma’mun Rauf, yang menunjukkan setiap langkah dengan detail, sehingga peserta dapat memahami dan mempraktikkan proses tersebut dengan benar.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu melaksanakan tugas ini jika diperlukan di masa mendatang.
“Kajian ini penting bagi kita semua, terutama dalam menjalankan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakatnya yang saling membantu. Perawatan jenazah ini bukan hanya soal pengetahuan teknis, tetapi juga tentang penghormatan terakhir yang kita berikan kepada orang yang kita cintai,” ujar Yeyen.
Selain penguatan pengetahuan, TP PKK Kota Makassar juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemakaman yang Islami dan layak.
Kajian ini merupakan salah satu bentuk konkret dari dukungan tersebut, di mana para peserta diajarkan untuk mempraktikkan proses perawatan jenazah sesuai dengan tuntunan agama.
“Hal ini juga sejalan dengan visi kami di TP PKK Kota Makassar untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya sehat jasmaninya, tetapi juga rohaninya,” paparnya.
Yeyen juga menambahkan bahwa kajian ini tidak hanya memperkaya pengetahuan agama para peserta, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual dan sosial di kalangan masyarakat.
Diharapkan, melalui kegiatan ini masyarakat Kota Makassar bisa semakin siap menghadapi berbagai situasi, baik dalam hal perawatan jenazah maupun dalam aspek kehidupan lainnya yang menuntut kedewasaan, pengetahuan, dan kesigapan.
“Kajian seperti ini menjadi sarana penguatan spiritual yang sangat berarti, apalagi dengan tema yang sangat esensial seperti perawatan jenazah. Ini juga mempererat hubungan di antara masyarakat karena kita belajar bersama dan saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan,” jelas Yeyen.
Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan paket perangkat alat mandi jenazah kepada 5 orang perwakilan tiap kecamatan. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login