Pemkot Makassar
Wakili Danny Pomanto, Pj Sekda Kota Makassar Terima Penghargaan Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir dari KKP RI
Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto atau yang dikenal dengan Danny Pomanto diganjar penghargaan dalam kategori sebagai tokoh peduli masyarakat pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Bahkan Danny Pomanto menjadi satu-satunya Wali Kota di Indonesia yang meraih penghargaan dalam kategori tersebut.
Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepada Wali Kota Makassar, Danny Pomanto yang diwakili langsung oleh Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, di Anjungan City Of Makassar, Kamis (29/08/2024).
Penghargaan ini diberikan atas capaian Danny Pomanto dalam beberapa indikator. Antara lain kontribusi belanja pemerintah khususnya pada fokus pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan wilayah laut dan pesisir.
Selain itu juga kegiatan pelestarian lingkungan laut dan pesisir yang menunjang perekonomian masyarakat pesisir, sampai jumlah sampah laut yang berhasil dikumpulkan.
“Alhamdulillah tahun ini makassar jadi tuan rumah bulan cinta laut yang diselenggarakan oleh KKP RI. Dan pak wali meraih penghargaan. Hal ini membuktikan program yang didalam area kelautan dan perikanan mendapatkan apresiasi baik dari masyarakat dan pemerintah pusat,” ucapnya.
Firman mengatakan, penghargaan Ini membuktikan program-program yang digagas oleh Danny Pomanto seperti mengambil sampah di laut dan ditukar menjadi hal yang lebih bernilai dan bermanfaat oleh masyarakat pesisir berhasil mengantarkan Pemerintah kota Makassar meraih penghargaan.
Tak lupa pula Firman berterimakasih kepada seluruh pihak yang ikut aktif dan peduli pada pemberdayaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Khususnya para penyuluh.
Tidak hanya dipesisir, Firman mengatakan pembinaan dan pembudidayaan nelayan juga dilakukan hingga ke Lorong Wisata.
“Budidaya ikan di lorong wisata juga ada jadi kita beri bibit lobster, ikan mujair dan lele. Tidak hanya sampai disitu kita juga bina mereka,” ungkapnya.
Firman pun mengatakan bahwa pihaknya memang memberikan perhatian khusus pada masyarakat pesisir.
“Kita juga punya pesisir jumlah pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Maka dari itu, Kota Makassae punya banyak potensi dari sektor kelautan dan perikanan baik dari segi geografis, sumber daya alam, maupun sarana dan prasarana,” sebutnya.
Lebih jauh, Firman menjelaskan, Pemkot Makassar juga aktif melakukan berbagai upaya pelestarian laut dan pesisir. Salah satunya dengan pembinaan nelayan untuk lebih menjaga pesisirnya. Mengambil sampah dan menjaga keindahannya.
Pembinaan ini dilakukan langsung oleh penyuluh dan dilaporkan ke Kementerian.
“Jadi kita bentuk kesadaran masyarakat khususnya para nelayan. Sekali lagi saya berterima kasih atas penghargaan ini. Semoga dengan raihan ini bisa memacu kerja-kerja dan semangat para nelayan dan pemkot Makassar,” harap Firman.
Selain Danny Pomanto, Nelayan Kota Makassar, Syamsul juga ikut mendapatkan penghargaan sebagai nelayan Terinspiratif. Juga tak ketinggalan penyuluh penggerak kota Makassar, Rachmady. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login