Pemkot Makassar
Ketua TP PKK Kota Makassar Dorong Promosi Potensi Wisata di Pulau Lae-Lae
Kitasulsel–Makassar Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, kembali mengunjungi Pulau Lae-Lae untuk ketiga kalinya, pada Senin (19/8/2024).
Dalam kunjungan tersebut, Indira menekankan pentingnya penataan dan promosi Pulau Lae-Lae sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Makassar.
Indira menilai bahwa Pulau Lae-Lae masih memerlukan penataan lebih lanjut agar potensinya dapat dikembangkan secara optimal. Dia mengajak seluruh warga untuk turut serta menjaga dan menata pulau tersebut.
“Alhamdulillah Lae-Lae ini sebenarnya indah sekali, tapi saya rasa memang ini mesti ditata lebih baik lagi. Pulau ini harus jadi destinasi karena lokasinya tidak jauh dari daratan kota dan tentunya semua warga harus bahu membahu kompak, bagaimana pulau Lae-Lae ini bisa tertata dengan baik,” ungkap Indira.
Di samping itu, Indira juga mendorong hadirnya fasilitas layanan kesehatan yang terbaik di Lae-Lae. Dia berencana untuk membahas hal ini dengan pihak terkait guna memastikan kebutuhan warga pulau dapat terpenuhi dengan baik.
“Untuk pustu dan masalah kesehatan, saya akan bicarakan dengan Kadis Kesehatan, insyallah saya akan minta untuk turun ke Lae-Lae. Kebutuhan mengenai kesehatan itu sama saja antara warga pulau dan warga di daratan kota. Itu kebutuhan yang sangat penting bagi warga kita,” jelas Indira.
Selain itu, sebagai Bunda PAUD, Indira juga akan mengusulkan kepada pemerintah kota agar sekolah-sekolah di Lae-Lae memiliki standar internasional yang setara dengan sekolah lain di Makassar.
“Tadi saya juga lihat sekolahnya, sebagai Bunda PAUD, saya sudah usulkan ke Pemkot bagaimana tentunya sekolah-sekolah itu berstandar internasional di semua wilayah yang ada di kota Makassar,” tambahnya.
Mengenai pendidikan tingkat SMA dan universitas, meskipun bukan kewenangannya, Indira mengaku akan berusaha agar hal ini dapat didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah provinsi dan wali kota untuk menciptakan pulau yang mandiri.
“Kalau untuk SMA, bukan kewenangan kita, itu pemerintah provinsi, tapi itu bisa kita diskusikan bahwa kalau pulau yang mandiri, bagus kalau ada SMA-nya. Bagus juga nanti kalau ada universitasnya, tapi tentu itu harus melalui pembicaraan,” ujarnya.
Indira menekankan bahwa Pulau Lae-Lae memiliki potensi besar yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh warga setempat.
Menurutnya, menjaga kebersihan dan kerapian pulau adalah langkah awal yang penting untuk menjadikan Lae-Lae sebagai destinasi wisata.
“Pulau ini sangat potensial, jadi bersyukurlah warga yang hidup di pulau ini. Kita mulai dengan kita sama-sama, paling tidak bersih dan tertata dulu. Kita harus buktikan bagaimana kita pelihara pulau ta ini,” tegasnya.
Indira juga berharap agar Pulau Lae-Lae dapat menjadi salah satu tujuan wisata bagi tamu-tamu yang berkunjung ke Makassar, seperti yang biasa dia lakukan dengan membawa tamu ke lorong-lorong wisata.
“Kalau ada tamu, saya selalu bawa ke lorong-lorong, makan dan ngobrol di situ, itu bisa kita usulkan untuk ke Lae-Lae. Tentu kalau kita bawa tamu, kita mau lorongnya yang berstandar,” ungkapnya.
Di akhir kunjungannya, Indira menegaskan bahwa kunci sukses penataan dan promosi Pulau Lae-Lae adalah kekompakan dan kerja sama dari seluruh warga.
“Kekompakan dari semua warga yang paling penting. Semua warga baku sayang, baku tolong. Kita semua mau lihat Lae-Lae ini jadi destinasi wisata. caranya, tata wilayah ta,” pungkasnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login