Connect with us

Pemkot Makassar

PJ Sekda Kota Makassar Terima Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima secara langsung peti yang berisi duplikat bendera pusaka merah putih dan salinan teks proklamasi.

Peti duplikat bendera dan salinan teks proklamasi ini diserahkan langsung oleh dua orang purnapaskibraka 2023 yakni Audina Maydayanti Bahar pengiriman dari SMA Negeri 8 dan Kayla Aura Afriza, dari SMA Negeri 22 Makassar.

Penerimaan ini berlangsung sebelum prosesi pengibaran sang merah putih dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke 79 di Anjungan City Of Makassar, Sabtu (17/08/2024).

“Alhamdulillah ini sebuah kehormatan. Duplikat bendera pusaka merah putih telah kami terima secara resmi untuk dikibarkan hari ini pada upacara 17 Agustus. Bendera merah putih ini melambangkan pengorbanan panjang para pejuang yang telah merebut kemerdekaan Indonesia,” ucap Firman.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar dan Lions Club Bagikan 20.000 Kacamata Gratis untuk Siswa SD-SMP

Dia mengatakan, sebelumnya duplikat bendera pusaka ini diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dan diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Andi Bukti Djufri mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto di Balai Samudera, Jakarta Utara pada 7 Agustus 2024.

Penyerahan dan penerimaan duplikat bendera pusaka, merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang menyatakan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) bertugas membuat dan mendistribusikan duplikat bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Siapkan Mutasi Besar-Besaran, 34 Pejabat Eselon II Sudah Jalani Uji Kesesuaian

Duplikat bendera tersebut, sebagaimana diatur Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, digunakan selama 10 tahun.

Apabila sebelum waktu 10 tahun bendera pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat bendera pusaka secara tertulis kepada BPIP.

“Kita berkomitmen untuk menjaga sebaik-baiknya duplikat bendera pusaka ini karena ini lambang kehormatan bangsa,” ungkapnya.

Diketahui, bendera negara sang saka merah putih ini berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas bewarna merah dan bawah bewarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Tinjau Lokasi Barombong, Siapkan Solusi Pembebasan Lahan Jembatan Baru

Bendera ini juga bahkan dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.

“Lewat pengibaran duplikat bendera pusaka merah putih ini kita ikut menjaga kedaulatan negara,” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Munafri–Aliyah Kompak Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Komitmen Makassar Dukung Program Prioritas Presiden

Published

on

Kitasulsel–BOGOR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, kompak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan strategis nasional ini turut dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan Rakornas menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Munafri, Rakornas 2026 bertujuan menjelaskan secara komprehensif arah, target, serta indikator Program Prioritas Presiden, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala implementasi di daerah. Forum ini juga memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel melalui kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Tinjau Lokasi Barombong, Siapkan Solusi Pembebasan Lahan Jembatan Baru

“Hari ini kami menghadiri Rakornas 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Ini sangat penting untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat,” ujar Munafri.

Rakornas 2026 merupakan Rakornas ke-2 yang diselenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda.

Munafri menilai pertemuan nasional ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan pelaksanaannya di daerah. Tingginya animo kepala daerah untuk hadir menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan.

“Apa yang dipaparkan Bapak Presiden menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi masing-masing daerah,” jelasnya.

Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Rakornas 2026 menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sekaligus memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Wilayahnya Jadi Pusat Sentra Ekonomi Kota, Ari Fadli Sebut Butuh Pemerataan di Tingkat Kelurahan

Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk berkolaborasi dan mendukung penuh seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, serta menjalankan setiap arahan yang disampaikan dalam forum Rakornas.

Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta program Zero Waste atau bebas sampah yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami siap menjalankan arahan Bapak Presiden. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, serta pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Sementara itu, saat membuka Rakornas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keselarasan visi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam taklimatnya, Presiden menekankan peran aparatur pemerintahan sebagai pemimpin rakyat yang harus bekerja secara adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Harapan semua rakyat kita, dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Prabowo.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Dampingi Menhub RI, Saat Luncurkan Pesawat Amfibi di Makassar

Dalam arahannya, Presiden juga mengumumkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, sebuah gerakan nasional yang menekankan pembangunan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Gerakan ini difokuskan pada pembenahan lingkungan permukiman, penataan ruang publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Presiden menegaskan peran aktif seluruh instansi pemerintah sebagai teladan, salah satunya melalui pelaksanaan kerja bakti rutin dan serentak, termasuk melibatkan sekolah-sekolah. Pemerintah juga akan menyiapkan sarana pendukung seperti gerobak dan truk sampah guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Selain kebersihan, penataan kawasan perkotaan juga menjadi perhatian, mulai dari jalan protokol, kawasan wisata, hingga pusat kota, termasuk penertiban kabel semrawut dan penyesuaian tampilan bangunan usaha agar selaras dengan lingkungan sekitar.

“Keindahan kota merupakan bagian penting dari citra bangsa, sekaligus faktor penunjang kenyamanan masyarakat dan daya tarik pariwisata nasional,” pungkas Presiden.

Continue Reading

Trending