Connect with us

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Kaji Regulasi Penerapan AI dalam Proses Pemerintahan dan Pilkada

Published

on

Kitasulsel–Makassar Diskusi publik yang digelar DPRD Kota Makassar di Aston Makassar Hotel & Convention Center membahas regulasi penerapan Artificial intelligence (AI) dalam pemerintahan dan Pilkada. Penerapan teknologi di bawah kepemimpinan Wali Kota Danny Pomanto menjadi fokus utama.

“Ini suatu tema yang sangat kita butuhkan, apalagi kota kita memang di bawah kepemimpinan Pak Danny Pomanto, penerapan teknologi memang suatu kewajiban.

Semua generasi yang ada di Pemerintah Kota Makassar itu harus tahu karena setiap pelayanan kita harus menggunakan teknologi,” ujar Sekwan DPRD Makassar, H Dahyal, dalam sambutannya.

DPRD Makassar menggelar diskusi publik untuk mengkaji regulasi penerapan Artificial intelligence (Kecerdasan Buatan) dalam proses pemerintahan dan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

BACA JUGA  Anggota Komisi III DPR: Hakim PN Andoolo Layak Terapkan Restorative Justice untuk Guru Honorer Supriyani

Kegiatan ini diprakarsa bagian Humas DPRD Kota Makassar dan bertujuan untuk mengeksplorasi dampak serta manfaat penggunaan AI dalam meningkatkan efisiensi Pemerintahan

“Terima kasih kepada teman-teman humas, karena humas yang memprakarsai kegiatan ini. Kita undang media juga supaya mereka tahu bahwa kita sudah menerapkan teknologi, walaupun di DPRD sendiri sekretariat DPRD belum menerapkan ini karena kita baru belajar,” jelasnya.

“Pak Zulfikar kemarin kami diskusi bulan lalu ya bahwa ini sangat membantu kita, tetapi kita mulai terapkan di BKPSDM uji coba, dan kemarin saya juga menguji salah satu kepala bidang,” tambah Dahyal.

Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengapresiasi inisiatif kesekwanan DPRD Kota Makassar dalam menyelenggarakan diskusi publik ini.

BACA JUGA  DPRD Makassar Dorong Percepatan Program Strategis Pemkot di 2025

“Luar biasa kesekwanan DPRD Kota Makassar membuat diskusi publik yang temanya sangat bagus, mengingat bagaimana Kota Makassar khususnya bikin jadwalnya Makassar Kota Metaferst,” ujar Ashari.

Ashari juga menekankan pentingnya pelatihan khusus bagi ASN dan perangkat kerja di Pemkot Makassar untuk bersinergi dengan program digitalisasi yang dilaksanakan oleh Wali Kota.

“Yang kedua, tentunya kita tidak mau era digitalisasi ini menjadi bahan yang mempersulit warga Kota Makassar untuk mendapatkan pekerjaan sehingga SDM masyarakat Kota Makassar juga harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini,” kata Ashari.

Kepala Bappeda Makassar, Andi Sulkifli Nanda, mengungkapkan tantangan terbesar dalam penerapan AI adalah menjaga privasi dan keamanan data pribadi.

BACA JUGA  Pimpinan Sementara DPRD Makassar Saat Rapat Persiapan Pembentukan AKD Baru Periode 2024-2029

“Yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana menjaga keamanan dan privasi data-data identitas masyarakat. Jangan sampai bocor atau menyebabkan pengangguran, ini harus dipikirkan,” ujar Kepala Bappeda Makassar.

All Dev dan AICO member, Sulfikar Suaib, dalam materinya menyampaikan bahwa AI dapat sangat membantu dalam berbagai aspek. Ia menunjukkan contoh penggunaan AI untuk membuat visi dan misi calon Kepala Daerah dengan cepat dan efisien.

Salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang sedang KKN di DPRD Makassar turut hadir dalam diskusi tersebut dan menekankan pentingnya kajian mendalam dalam pembuatan regulasi tentang AI di Kota Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Beredar 120 Nama Pejabat Baru Pemkot Makassar, Dokter Udin: Penyegaran Itu Penting

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Rencana mutasi besar-besaran pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar sudah bocor di publik.

Menyusul pernyataan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang akan segera melantik sejumlah pejabat usai Idul Adha, beredar kabar sekitar 120 nama telah disiapkan untuk bergeser dari posisinya saat ini.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD Makassar, dr. Udin Saputra Malik, menyebut langkah mutasi ini sebagai upaya penyegaran yang penting dalam tubuh birokrasi.

“Kalau saya lihat kemarin memang Pak Wali dan jajarannya sudah memikirkan ke depannya terkait bagaimana orang baru di tempat yang baru, sehingga bisa membawa pemikiran-pemikiran yang baru,” kata Udin, Sabtu, 14 Juni 2025.

Menurut politisi muda ini, selain untuk menyegarkan suasana kerja, mutasi juga dapat menjadi cara efektif untuk mengikis budaya kerja yang dianggap tidak produktif, sekaligus mempertahankan nilai-nilai baik yang sudah ada.

BACA JUGA  Anggota Komisi III DPR: Hakim PN Andoolo Layak Terapkan Restorative Justice untuk Guru Honorer Supriyani

“Tujuannya adalah bagaimana supaya tata kelola di situ bisa lebih fresh. Jadi seumpamanya sebelumnya di pemberitaan yang lama sudah ada mungkin budaya-budaya yang terbentuk, mungkin dengan adanya orang yang baru, budaya yang bagus dipertahankan dan budaya yang kurang baik dihilangkan. Sembari Pak Wali juga harus menjadikan formasi ini betul-betul sebagai kendaraannya untuk mencapai tujuan dan program-program prioritasnya,” jelasnya.

Poitisi PDIP ini juga menyoroti strategi menempatkan pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sebelum diberi jabatan definitif, sebagai pendekatan yang bijak dan strategis.

“Kalau dengan posisi sekretaris yang kemudian merangkap sama Plt, yah itu menurut saya itu langkah yang tepat. Karena kalau langsung definitif di tempat yang ibaratnya yang kita bilang strategis, kalau seumpamanya dalam proses adaptasi yang gagal, itu agak susah untuk memutasi atau merotasi lagi. Ini langkah taktis untuk melihat bagaimana seseorang mampu beradaptasi dengan tupoksi yang strategis itu tadi. Ibaratnya orang adalah test the water dulu lah di situ,” pungkasnya.

BACA JUGA  Anggota DPRD Makassar Langsung Turun Usai Dengar Aspirasi Pedagang

Seperti diketahui, Munafri sebelumnya menyatakan bahwa mutasi pejabat akan dilakukan sebagai bagian dari langkah penataan ulang birokrasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan optimal seiring pelaksanaan program prioritasnya sebagai wali kota.

Nama-nama pejabat yang akan bergeser pun mulai ramai diperbincangkan publik lantaran tersebar di grup-grup WhatsApp. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel