Ari Fadli Blak-blakan, Dua Permasalahan Ini Kerap Terjadi di Panakkukang

Published

1 tahun ago

1 Agustus 2024

Kitasulsel–Makassar Camat Panakkukang, Muhammad Ari Fadli blak-blakan memaparkan konflik yang kerap terjadi di kecamatan yang dikenal sentral bisnis Kota Makassar.

“Kita di Kecamatan Panakkukang itu ada dua konflik yang selalu mendapat perhatian,” ujarnya, Kamis (1/8/2024).

Kata Ari, hal tersebut hadir setelah ia mempelajari dengan rinci situasi di Kecamatan Panakkukang selama menjabat sebagai camat sejak awal Januari tahun 2024.

Permasalahan yang paling umum terjadi, pertama, parkir liar yang cukup masif terjadi di sepanjang Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman.

“Masalah parkir liar apalagi Jalan Pengayoman, ibaratnya seperti gula pasir. Di mana ada gula di situ pasti ada semut, nah, begitupun juga pusat-pusat bisnis, di mana ada keramaian pasti tukang parkirnya sangat masif sekali,” ucapnya.

Pihaknya bersama PD Parkir tengah melakukan pembahasan dan kajian untuk menyelesaikan persoalan, alih fungsi ruas jalan menjadi lokasi parkir.

“Kita sementara menggodok dan buat sesuatu terobosan yang kalau diterapkan orang tidak lagi parkir di situ. Kita ingin ini dibuat dalam waktu jangka panjang,” tuturnya.

Menurutnya, Juru Parkir (Jukir) paham bahwa ruas jalan tidak diperuntukkan untuk lokasi parkir, apalagi lokasi bisnis dijadikan lahan parkir umum.

Tak hanya itu, tarif parkir lebih tinggi dibandingkan tarif parkir yang telah diatur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terutama hari besar dan libur nasional.

“Kadang motor Rp5000 kalau mobil itu mereka sampai Rp10.000, itu akan merugikan pengunjung,” jelasnya.

Hal ini menjadi pekerjaan yang akan difokuskan Kecamatan Panakkukang.

Yang kedua, Ari mengakui beberapa titik di lokasinya rawan konflik sosial yaitu perang kelompok.

“Lokasi kami di Kecamatan Panakkukang itu sering terjadi konflik sosial perang kelompok,” katanya.

Meski begitu, sepanjang tahun 2024 lokasi rawan tersebut terkendali hingga berakhir Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah dan Idul Adha yang menjadi waktu rawan perang kelompok.

“Alhamdulillah selama 2024 ini, kami diapresiasi oleh pemerintah kota melalui Forkopimda Kota Makassar, di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita lalui beberapa bulan kemarin baru tahun ini tidak ada perang kelompok atau tawuran di Kecamatan Panakkukang,” kata dia.

Dia berharap kondisi tersebut tetap terjaga, pihak kecamatan akan terus melakukan kolaborasi sekunder dengan berbagai elemen. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

4 jam ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.