Ketua TP PKK Kota Makassar Tekankan Pentingnya Partisipasi Perempuan di Pilkada

Published

1 tahun ago

30 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, hadir sebagai narasumber dalam seminar yang digelar oleh Koalisi Perempuan Indonesia, di Baruga Anging Mammiri, Selasa (30/7/2024).

Seminar yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Konferensi Cabang V Koalisi Perempuan Indonesia ini mengusung tema “Pilkada dan Partisipasi Politik Perempuan di Kota Makassar”.

Dalam seminar tersebut, Indira menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam politik, terutama menjelang Pilkada di Makassar.

Ia mendorong para perempuan untuk aktif berpartisipasi dan mengambil peran penting dalam menentukan masa depan Kota Makassar.

“Bicara pilkada dan politik, ibu-ibu pasti selalu semangat. Apalagi sekarang, khusus di Makassar, tentunya saya berterima kasih dengan semangat kita mau terlibat,” ujarnya.

Indira menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan berbagai organisasi, terutama dengan adanya aturan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Ia berharap aturan ini dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.

“Berpolitik itu sah-sah saja, kita mau terlibat di organisasi mana, apalagi sekarang ada aturan parlemen minimal 30 persen diisi perempuan. Banyak perempuan masuk di partai, bekerja di luar juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indira menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender dan peningkatan kapasitas perempuan dalam politik. Ia menyebutkan bahwa peningkatan kualitas perempuan dalam politik sangat krusial untuk mencapai kesetaraan.

“Kita bicara kesetaraan laki-laki dan perempuan, tinggal bagaimana kita sebagai perempuan meningkatkan kapasitas, dan cerdasnya kita menempatkan diri di ruang politik,” katanya.

Ia juga mengingatkan perempuan untuk cerdas dalam melihat fenomena yang terjadi demi kepentingan keluarga dan anak-anak di masa depan. Indira mengajak perempuan untuk lebih peduli terhadap isu-isu sosial yang akan berdampak pada generasi mendatang.

“Sebagai perempuan kita harus cerdas, kita harus bisa melihat fenomena apa yang terjadi untuk kepentingan keluarga dan anak kita ke depan, karena yang kita lakukan sekarang adalah untuk anak cucu kita ke depan,” tegas Indira.

Menutup pernyataannya, Indira memberikan pandangan terkait Pilkada mendatang. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat.

“Khusus pilkada, jika nanti ada beberapa kandidat, tugas dan tanggung jawab kita adalah memilih. Ketika kita sudah menentukan pilihan, siapapun pemimpin yang terpilih, kita harus taat sama pemimpin. Itu kuncinya,” tutupnya.

Sekretaris Cabang Makassar Koalisi Perempuan Indonesia, Ariani, juga mengungkapkan mengenai pentingnya edukasi politik bagi perempuan. Ariani merasa prihatin terhadap praktik politik uang yang masih terjadi di kalangan perempuan.

“Saya juga merasa risih terhadap perempuan yang menyuarakan hak pilih dengan memberi imbalan,” ujarnya.

Ariani menambahkan bahwa edukasi mengenai politik uang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan. Ia berharap kepemimpinan perempuan dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dengan lebih baik.

“Kemarin saya juga sempat memberi edukasi ke teman-teman bahwa money politic itu tidak ada artinya sebenarnya.

Tapi saya kira dengan adanya kepemimpinan perempuan, insyallah kita akan bisa melaksanakan lebih bagus lagi, apa yang mereka inginkan bisa terlaksana, termasuk hak-hak mereka,” pungkas Ariani.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan motivasi bagi perempuan di Makassar untuk lebih aktif dalam dunia politik dan mengambil peran penting dalam pembangunan daerah. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

4 jam ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.