Pj Sekda Kota Makassar Launching Inovasi “Gammara’nami Dinas PU Kota Makassar
Kitasulsel—Makassar—Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar Firman Hamid Pagarra melakukan Launching Inovasi Gerakan Membangun Makassar Rendah Karbon dengan Bangunan Ramah Lingkungan (Gammara’nami).
Dalam sambutannya Pj. Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Makassar sedang gencar – gencarnya melakukan berbagai kegiatan dalam mewujudkan Makassar Kota Rendah Karbon, dimana hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 71 tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sekitar 29% pada tahun 2030.
”Termasuk pada saat Rakorsus, kita juga mengangkat tema Low Carbon City, dimana setiap Perangkat Daerah menyusun program/ kegiatan yang ramah lingkungan, termasuk GAMMARA’NAMI ini yang menerapkan penggunaan solar panel sebagai sumber energi,” jelas Firman Hamid Pagarra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zuhaelsi Zubir dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk mewujudkan visi Makassar menuju Kota Dunia, dibutuhkan infrastruktur yang mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat kota Makassar, termasuk ketersediaan ketenagalistrikan, dimana beberapa waktu yang lalu Kota Makassar sering mengalami pemadaman listrik sebagai dampak dari perubahan iklim.
“Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum sebagai leading sector pembangunan infrastruktur Pemerintah memandang perlu untuk melakukan sebuah inovasi yaitu : GAMMARA’NAMI (GerAkan Membangun MAkassar Rendah kArbon Dengan banguNan rAMah lIngkungan) untuk menjawab persoalan tersebut.
Inovasi ini akan menyiapkan sumber listrik yang ramah lingkungan yaitu penggunaan solar panel sebagai sumber listrik,” pungkas Zuhaelsi Zubir.
Kegiatan Launching ini dihadiri oleh Camat Bontoala, Lurah Tompobalang, Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Para Ketua RW, Dewan Lorong dan tokoh masyarakat se- Kel. Tompobalang.
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login