Connect with us

Pemkot Makassar dan PBB Jajaki Kerja Sama Sampah Elektronik dan Pendidikan

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjajaki kerja sama persampahan dan pendidikan di Kota Makassar.

Danny Pomanto sapaan akrabnya mengatakan suatu kehormatan bahwa

United Nation Resident Coordinator untuk Indonesia atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharval mengunjunginya di Makassar.

Dalam pertemuan singkat itu, Danny menjelaskan bahwa PBB fokus pada tiga hal. Pertama soal Low Carbon, Smart City, dan soal Sosial Kemasyarakatan.

“Nah kebetulan tiga soal ini menjadi konsentrasi kita. Termasuk kita cerita tentang Homecare, Lorong Wisata, semuanya terkagum-kagum,” kata Danny usai menerima Gita di kediamannya, Jl Amirullah, Senin, 29 Juli 2024.

Ia bilang, Gita terkejut karena ternyata Low Carbon dibangun dengan melibatkan masyarakat.

Artinya itu suatu hal yang luar biasa.

Juga cerita tentang Sombere dan Smart City.

Lebih lanjut, wali kota dua periode ini mengatakan, perwakilan PBB itu memiliki pendanaan untuk memperkuat banyak hal di Makassar.

Dari situ, persoalan sampahlah yang dinilai cocok. Terutama sampah elektronik.

Pasalnya, sejauh ini, sampah makanan sudah dihandling baik, sampah dos, plastik juga berjalan baik melalui Bank Sampah.

Tetapi saat masuk ke sampah elektronik Pemkot Makassar belum tahu apa-apa.

“Makanya kami minta bantuan bahwa semua bank sampah kami diberi capacity building agar mampu menghandle sampah elektronik,” saran Danny.

Soal lain ialah perihal pendidikan dan pengungsi asing.

Danny berpesan agar jumlah pengungsi luar negeri di Makassar tidak boleh lebih dari 2.000 orang.

Lalu memperhatikan betul sisi sensitif di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini budaya, moral dan lainnya.

“Jadi ada tawaran untuk membuat MoU baru, mereka (pengungsi) bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan. Juga dalam pendidikan, anak-anak mereka memiliki prestasi di sekolah sehingga akan diatur dalam MoU,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan PBB juga menghadirkan organisasi underboundnya seperti, Unicef, IOM, UNHCR dan lainnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel