Ketua TP PKK Makassar Pacu Peningkatan Kualitas UMKM Binaan Lewat Pelatihan Intensif
Kitasulsel–Makassar TP PKK Mota Makassar bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggelar program pelatihan intensif untuk meningkatkan kapasitas UMKM Binaan PKK seluruh kecamatan.
Pelatihan ini digelar di Inkubator UKM Dinas Koperasi, Senin (29/07/2024). Bertujuan untuk memberdayakan 30 IRT yang mendapat bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K dari PKK.
Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Isma menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas dan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Untuk itu, Keterampilan dan wawasan sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM penerima UP2K untuk mengembangkan usahanya.
“Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan UMKM Kota Makassar,” ujarnya.
Indira menggenjot pelaku UMKM dari 15 Kecamatan ini untuk naik kelas melalui pelatihan. Ia berharap dengan sinergi antara TP PKK dan Dinas Koperasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan UMKM di setiap kecamatan.
Kadis Koperasi dan UKM Kota Makassar, Muhammad Rheza, menguraikan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada UMKM, termasuk penerima bantuan UP2K PKK.
Dalam satu hari pelatihan intensif, para pelaku UMKM diberikan berbagai bantuan, mulai dari legalitas usaha seperti ANIB, PIRT, HAKI Halal, hingga kurasi produk dan desain kemasan.
“Kami juga memberikan pelatihan manajemen keuangan dan strategi penjualan online agar mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan meningkatkan penjualan,” tambah Rheza.
Melalui pelatihan ini, TP PKK Kota Makassar bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berharap dapat menciptakan UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi.
Sehingga bantuan UP2K dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga di Kota Makassar.(*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login