Connect with us

Dit Intelkam Polda Sulsel Gelar FGD: Menyongsong Pilkada Serentak 2024 Damai dan Kondusif dengan Partisipasi Aktif Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–Makassar Direktorat Intelkam Polda Sulsel menggelar Focus Group Discussion dengan tema “Melalui Partisipasi Aktif Masyarakat, Kita Wujudkan Situasi Politik yang Aman dan Kondusif Selama Tahapan Pilkada 2024 Berlangsung.”

FGD tersebut berlangsung di Hotel Gammara Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Rabu, 24 Juli 2024.

Dalan kesempatan ini menghadirkan narasumber Akademisi Unhas Prof Dr Armin Arsyad M Si, Pengamat Politik Dr Andi Luhur Prianto, S Ip, M Si, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, Ketua KPU Sulsel Hasbullah.

Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjadi penyelenggara yang berintegritas.

“Kami mengusung tagline ‘Pilkada untuk kita’ gunanya untuk mendorong partisipasi pemilih, dengan mendekatkan Pilkada kepada semua pihak, bahwa kita semua ada partisipan dari Pilkada serentak 2024,” ujar Hasbullah.

Sementara untuk distribusi logistik itu kami sangat butuh bantuan pengawalan kepolisian.

“Penetapan calon itu 22 September 2024, syukur jika tidak ada gugatan, untuk kemudian ditetapkan untuk dicetak, lalu didistribusikan,” ujarnya.

Distribusi kali ini sangat padat karena sekarang secara serentak se-Indonesia, di Sulsel sendiri 24 kabupaten/kota.

“Sudah waktunya UU partai politik diperbincangkan, karena umurnya sudah 13 tahun,” pungkasnya

Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, mengatakan bahwa dalam mensukseskan pilkada adalah dengan pelibatan partisipasi pengawasan, konteksnya dalam dua hal yakni sebagai pemilih dan sebagai dipilih.

“Kami mengatensi di Sulsel yakni politik dinasti kekerabatan sangat rentan khususnya di Sulsel ini,” kata Mardiana.

Mardiana mengatakan bahwa semua masyarakat adalah pemilik modal dari pilkada, maka sebagai pemilik modal haruslah berpartisipasi, terlibat mengontrol setiap gerak anggaran pilkada.

“Selain itu kita juga perlu mengawasi berbagai macam model pelanggaran seperti administrasi, etik dan pidana,” kata Mardiana.

Pengamat Politik Andi Luhur Prianto mengatakan bahwa yang sering muncul di penyelenggara KPU Bawaslu tidak sekedar penyelenggara biasa, tapi bisa memperdalam demokrasi.

“Netralitas ASN itu sangat susah jika bicara Pilkada, sehingga dalam kultur negara modern berlangsung sampai saat ini kita belum sampai pada semangat reformasi birokrasi, justru yang ada adalah otak atik,” kata Luhur.

“Saya kira secara umum Bawaslu tidak bisa mengawasi. Apalagi ASN, yang mana diketahui ASN adalah mesin politik paling realistis saat ini.

Kemudian masalah politik uang tapi kita punya formula untuk mengeliminasi hal tersebut,” tambahnya.

Semua pihak bisa melihat tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa adalah sentra peredaran politik uang yang sangat rentan saat ini.

Akademisi Unhas Prof Dr Armin Arsyad M Si mengatakan bahwa pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan pemimpin yang baru.

“Dan partai politik adalah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menentukan kandidat, tapi biasanya partai politik mendorong yang paling mampu berbuat baik,” kata Armin.

“PNS, polisi dan tentara itu banyak diajak berpartisipasi dalam pilkada oleh aktor politik tertentu,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Sebut Pesantren sebagai Pilar Peradaban Bangsa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pondok pesantren sebagai lembaga yang telah mengabdikan diri untuk membangun peradaban bangsa selama berabad-abad lamanya. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Dialog Interaktif dan Podcast bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia (RRI) secara virtual.

Dialog ini membahas peran strategis Program Prioritas (Protas) Kementerian Agama dalam mendukung suksesnya Asta Cita Pembangunan Nasional. “Pondok pesantren adalah lembaga yang telah mengabdi selama 300 tahun, membangun lahirnya masyarakat yang beradab,” ujar Menag di Jakarta (16/10/2025).

Ia kemudian mengingatkan peran historis pesantren di masa lalu. “Di masa perlawanan penjajahan, pondok pesantren tampil sebagai lembaga perjuangan. Pergerakan santri dan kyai waktu itu sangat luar biasa, dengan semangat ‘mati syahid atau hidup mulia’,” lanjutnya.

Menag menekankan spiritual message yang menjadi inti pendidikan di pesantren. Salah satunya adalah kepatuhan dan kesantunan seorang santri kepada gurunya, yaitu sebuah etika luhur yang diharapkan dapat berdampak luas, menjadi cerminan sikap anak terhadap orang tuanya di rumah.

“Di pesantren, kita melihat para kyai tampil sebagai individu yang berwibawa di hadapan para santri, dan pada saat yang sama, kita menyaksikan bagaimana para santri bersikap santun kepada guru-gurunya. Inilah fondasi utama yang melahirkan cita-cita untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab,” paparnya.

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan umat, melainkan juga sebagai lembaga pembentuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya. “Pesantren telah lama menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” katanya.

Ia mencontohkan, bahan-bahan kebutuhan pokok pesantren seperti beras, ikan, telur, hingga tenaga kerja, mulai dari cleaning service sampai guru, banyak didatangkan langsung dari masyarakat sekitar. “Kita tidak perlu lagi repot-repot ke pasar, karena masyarakat setempat yang mendatangkan diri ke pesantren menjual langsung ke dapur”, jelasnya.

“Dengan demikian, di mana ada pondok pesantren, di situlah tumbuh kemandirian masyarakat. Masyarakat pesantren itu bukan bersifat konsumtif, tetapi sangat produktif karena menciptakan kemandirian tersebut,” lanjut Menag.

Menag menggarisbawahi keunggulan pesantren dalam mengajarkan nilai-nilai yang semakin langka. “Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa pesantren memiliki keunggulan dalam mengajarkan nilai-nilai yang kini semakin langka, yaitu moralitas yang tinggi, kesantunan yang sangat terpuji, mengasah keimanan, serta mengajarkan kekayaan sosial dan budaya,” pungkasnya.

Pernyataan Menag ini semakin menguatkan komitmen Kementerian Agama untuk terus melindungi dan memajukan institusi pendidikan keagamaan, serta memastikan Program Prioritas Kemenag berjalan optimal demi mendukung tercapainya Asta Cita Pembangunan Nasional yang berlandaskan moral dan peradaban luhur. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel