Wawancara dengan Tim Penyusun Panduan Pembangunan Daerah Prabowo-Gibran, Danny Pomanto Usul Pendataan Program Makan Gratis Berbasis RT/RW

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapat kesempatan diwawancarai Tim Penyusun Panduan Pembangunan Daerah Prabowo-Gibran.
Wawancara ini berlangsung secara virtual di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (22/7). Ini untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran.

Dalam wawancaranya, Danny Pomanto turut didampingi Kepala Inspektorat A Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Evy Aprialti, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alamsyah Sahabuddin, dan Plt Kepala Dinas Kominfo Ismawaty Nur.

Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan tim. Mulai soal program makan bergizi gratis, hilirisasi, bagaimana menghidupkan pertanian lokal, hingga kebijakan energi terbarukan.
Untuk makan bergizi gratis, Danny Pomanto mengusulkan pendataannya harus berbasis RT/RW, sehingga diharapkan program ini bisa tepat sasaran.
“Program makan bergizi gratis sangat penting sekali dan harus tepat sasaran. Sehingga saya kira makan siang bergizi ini harus berbasis RT/RW. Intinya disitu, kalau berbasis RT/RW pasti kabupaten/kota yang urusi,” kata Danny dalam wawancaranya.
Dirinya berpendapat, untuk pendataan program pemerintah pusat di daerah harus melibatkan pemerintah setempat. Otorisasinya menurutnya harus berada di pemerintah kabupaten/kota.
“Persoalan data harus otorisasinya pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Program ini juga untuk menghidupkan petani lokal. Tantangan pertanian, permasalahannya ada di nilai tukar petani. Saat panen nilainya turun sehingga membuat petani kecewa.
“Saya melakukan hal yang sama pada skala yang lebih kecil yaitu bank sampah. Saya bikin bank sampah pusat dan semua produk bank sampah saya beli, harganya sekian. Jadi ketahuan,” ucap Danny Pomanto.
“Nah sekarang 52 ribu orang hidup dari bank sampah gara-gara kita menjami harganya dan kita jemput semua produknya.
Jadi intinya di pertanian adalah harga yang harus disepakati awal sehingga dia punya kepastian dan saya yakin dengan begitu maka nilai tukar petani akan jauh meningkat,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Danny juga menjelaskan upaya pemerintah kota di dalam mewujudkan energi terbarukan, konsepnya green energi.
Di mana pada saat Makassar dilanda kemarau panjang tahun lalu, kesulitan air hingga mati lampu yang berkepanjangan pemerintah kota hadir di tengah-tengah masyarakat.
Sehingga pemerintah kota mengambil kebijakan membuat panel solar di sekolah, perkantoran, dan puskesmas. Percontohan sudah dipasang di SMPN 6 Makassar.
“Siang dibackup pakai itu, dan kalau malam kita pakai untuk penerangan jalan. Jadi karbon kita menurun, backup listrik kita baik untuk sekolah karena kita punya smartboard,” tutupnya. (*)

NEWS
Andi Nirawati Minta Dispora Sulsel Segera Bayar Bonus Atlet PON XXI: Paling Lama Satu Minggu

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bonus atlet yang meraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.
Rapat dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Suherman, Pengurus Koni Sulsel, dan para atlet peraih medali.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Nirawati, menyampaikan tiga poin penting terkait perosalan pembayaran bonus atlet.
Menurut Nirawati, berdasarkan Pergub No. 16 Tahun 2024 tentang standar nilai satuan, pihaknya meminta agar hasil Prestasi Atlit2 PON ke -21 Tahun 2024 segera dibayarkan dalam tempo secepat mungkin.

“Paling lama 1 (satu) minggu setelah hari ini 23 Juni 2024, dan kami tidak mau mendengarkan lagi ada alasan-alasan yang menyebabkan tertundanya penyelesaian masalah tersebut,” tegas Anir sapaan akrab Andi Nirawati, saat RDP, di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Senin (23/6/2025).
Legislator fraksi Gerindra Sulsel ini menegaskan agar nilai prestasi para atlit menjadi skala prioritas utama dari semua anggaran-anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PON.
“Jikka memang tidak sanggup menyediakan dana prestasi para atlit sebaiknya tidak usah memberikan harapan untuk ikut PON, karena pengorbanan para atlit menyangkut masa depan generasi generasi bangsa,” terangnya.
Ia juga meminta, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel menganggarkan dan menyiapkan Anggaran untuk PON ke – 22 Tahun 2028.
“Dan dibayarkan pada saat para atlit-atlit meraih prestasinya, tanpa menunggu keringat mereka kering,” pungkas Politisi Gerindra ini. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login