Wacana Kotak Kosong Mencuat di Pilgub Sulsel

Published

1 tahun ago

22 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Wacana melawan kotak kosong mencuat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2024.

Salah satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur disebut berupaya untuk memborong rekomendasi dukungan parpol, agar kandidat lainnya tak memiliki dukungan yang cukup untuk ikut bertarung.

Pengamat politik, Asratillah mengatakan, jika Pilgub Sulsel ini terjadi kotak kosong, maka pesta demokrasi ini tidak menjadi dewasa.

Sehingga publik akan menilai yang akan menjadi pemimpin politik orang-orang memiliki finansial yang kuat. “Bukan kapasitas, bukan ketajaman visi.

Kotak kosong juga akan memberikan kesan jika generasi itu tidak berjalan dengan baik karena dibuktikan kurangnya orang direkrut sebagai kepala daerah,” bebernya.

Banyak tokoh Sulsel yang berpotensi memimpin daerah ini lima tahun kedepan, seperti Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Danny Pomanto, Adnan Purichta Ichsan. Namun gagal karena salah satu kandidat memborong parpol.

Asratillah menyebutkan ini konsekuensi politik jika parpol hanya diukur dengan uang. Seperti tokoh Sulsel lain gagal karena tidak mampu meraih dukungan parpol. “Talenta orang-orang yang memiliki bakat (jadi Gubernur) terhenti langkahnya menjadi calon,” tukasnya.

Ketua Badan Daerah Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BDPOKK) DPD Demokrat Sulsel, Muhammad Aslan menyatakan, dalam proses Demokrasi di beberapa daerah terjadi calon vs kotak kosong. Ia menilai bahwa ini adalah bagian dari dinamika berdemokrasi.

“Kotak kosong juga bagian dari demokrasi, demokrat punya pengalaman memenangkan paslon vs kotak kosong di pilkada kab/kota dan pernah juga menjadi bagian kemenangan kolom kosong,” kata dia.

Sekadar diketahui, Partai NasDem dan Demokrat telah mengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi.

NasDem diketahui memiliki 17 kursi di DPRD Sulsel. Demokrat sendiri meraih 7 kursi pada Pileg 2024.

Artinya, ASS-Fatma telah mengantongi 24 kursi. Melampaui syarat pencalonan pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur sebesar 20 persen atau minimal 17 kursi dari 85 kursi di DPRD Sulsel.

Sementara itu, Bakal Calon Gubernur Sulsel lainnya, Danny Pomanto telah resmi mendapat rekomendasi dari PDIP, PPP dan Hanura.

PDIP memiliki 6 kursi, PPP sembilan kursi dan Hanura 1 kursi. Artinya baru 15 kursi, belum memenuhi syarat minimal pencalonan.

Adapun Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar belum menentukan sikap di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan.

Sejauh ini, Gerindra masih menjagokan Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) namun belum resmi mendeklarasikan.

Sedangkan di Golkar selama ini ada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang kerap berkampanye. Juga ada Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.

Figur lainnya yang juga sempat mencuat yakni Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

1 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.